Supervisi Pendidikan: Pentingnya Teknik-Teknik Supervisi Pendidikan Bagi Guru

BAB I

PENDAHULUAN

A.  Latar Belakang

Pendidikan merupakan usaha yang telah direncanakan terdiri dari pendidik dan peserta didik untuk mengembangkan kreatifitas pserta didik agar berguna bagi dirinya sendiri maupun masyarakat yang disesuaikan untuk mencapai cita-cita pendidikan. Melalui pendidikan, manusia dapat berkembang secara wajar sehingga dapat melaksanakan tugasnya sebagai manusia. Yaitu agar memiliki kekuatan spiritual eagamaan, pengemdalian diri, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan masyarakat, bangsa, dan negara.

Manusia membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya, yaitu untuk mendapatkan pelayanan pendidikan yang sesuai dengan minat, bakat dan kemampuan. Dalam komponen pendidikan salah satunya adalah pendidik atau guru yang bertangguang jawab di sekolah melalui proses belajar mengajar secara efektif, kaena itu kemampuan profesional guru turut menentukan apakah suatu pendidikan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Tingkat efisiensi ersebut ditentukan oleh derajat kelancaran yang ditmpuh, sedangkan efektivitasnya ditandai oleh derajat keberhasilanya yaitu dalam bentuk perubahaan perilaku para peserta didik. Maka dari itu, guru membutuhkan adanya supervisor pendidikan untuk membantu bekerja di sekolah agar menacapai tujuan yang telah direncanakan.

Sekarang ini banyak orang yang berbicara tentang merosotnya mutu pedidikan. Di sisi lain orang banyak yang menekankan pentingnya pembaharuan pendidikan dan pengajaran, akan tetapi sedikit sekali orang berbicara tentang konsep-konsep pemecahan masalah perbaikan pendidkan dan pengajaran. Dengan ini guru-guru membutuhkan bantuan orang lain yang mempunyai cukup perlengkapan jabatan. Mereka mengharapkan apa dan bagaimana cara memberi pengalaman belajar yang sesuai dengan kebutuhan anak-anak dan masyarakat yang sedang berkembang. Dan membutuhkan bantuan dalam menggali bahan-bahan pengalaman belajar dari sumber-sumber masyarakat dan metode-metode mengajar yang modern. Mereka membutuhkan pengalaman mengenal dan menilai hasil belajar peserta didik dan mengharapkan bantuan dalam hal memecahkan persoalan-persoalan pribadi dan jabatan mereka.

            Supervisi merupakan salah satu fungsi utama dalam manajemen pendidikan atau sering disebut fungsi pengawasan, yaitu usaha menciptakan atau menumbuhkan kreativitas guru agar dapat memperbaiki situasi belajar mengajar di sekolah. Selain itu, untuk melakukan pembinaan untuk memperbaiki dan meningkatkan situasi belajar mengajar di sekolah. Adapun cara-cara membantu memperbaiki situasi belajar mengajar disebut teknik-teknik supervisi. Oleh karena itu, teknik-teknik supervisi perlu diketahui oleh supervisor untuk membantu guru memecahkan masalah yang dihadapinya dalam mengajar peserta didik di sekolah.

B. Rumusan Masalah

  1. Apakah yang dimaksud dengan supervisi pendidikan?
  2. Apakah tujuan dari supervisi pendidikan?
  3. Apasaja teknik-teknik supervisi pendidikan?

C. Tujuan Pembahasan

  1. Untuk mengetahui pengertian dari supervisi pendidikan.
  2. Untuk mengetahui tujuan dari supervisi pendidikan.
  3. Untuk mengatahui teknik-teknik supervisi pendidikan.

BAB II

PEMBAHASAN

A.  Pengertian Supervisi Pendidikan

Menurut undang-undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2003 tentang sitem pendidikan nasional, pendidikan adalah sadar dan terencana dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses. Pembelajaran aagar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Pendidikan adalah suatu usaha sadar, teratur, dan sistematis dilakukan oleh orang-orang yang diserai tanggungjawab untuk mempengaruhi ana agar mempunyai sifat dan tabiat sesuai dengan cita-cita pendidkan. (indrakusuma:1973)

Pendidikan adalah aktifitas dan usaha manusia untuk meningkatkan kepribadiannya dengan jalan membina potnsi-potensi pribadinya, yaitu: rohani (pikiran, karsa rasa, cipta, dan budi nuran) dan jasmani (panca indera, serta keterampilan-keterampilan). (Tim Dosen FIP-IKIP Malang: 1980)

Menurut (Burhanudin: 2007) supervisi pendidikan adalah segenap bantuan yang diberikan oleh seseorang dalam mengembangkan situasi belajar mengajar di sekolah ke arah yang lebih baik.

Menurut (Hariwung: 1989) supervisi pendidikan adalah usaha untuk mendorong, mengkoordinasikan dan menuntun pertumbuhan guru-guru secara individual maupun secara berkelompok, di  dalam pengertian yang lebih berkesinambungan baik dan tindakan yang lebih efektif dalam sekalan funsi pengajaran sedemikian sehingga mereka dapat lebih mampu untuk mendorong dan menuntun prtumbuhan tiap siswa secara berkesinambungan pula menuju partisipasi yang paling cerdas dan kaya di dalam kehidupan masyarakat modern.

Menurut (Wijono:1989) supervisi pendidikan adalah usaha-usaha berupa bantuan dan pelayanan pendidikan kepada guru-guru sebagai supervisee, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang untuk menjadikan situasi belajar-mengajar menjadi lebih baik. Selanjutnya situasi belajar dan mengajar yang makin menjadi lebih baik itu akan lebih menyempurnakan tercapainya tujuan pendidikan.

B.  Tujuan Supervisi

Menurut (Sahertian dan Mahateru: 2000) tujuan supervisi adalah mengembangkan situasi belajar-mengajar yang lebih baik. Usaha kearah perbaikan belajar-mengajar di tujukan kepada pencapaian tujuan akir dari pendidiakn yaitu, pembentukan pribadi anak secara maksimal.

Secara operasional dapat  dikemukakan beberaapa tujuan konkrit dari supervisi pendidikan:

a. Membantu guru-guru melihat dengan jelas tujuan-tujuan pendidikan,

b. Membantu guru-guru dalam membimbing pengalaman murid-murid,

c. Membantu guru-guru dalam menggunakan sumber-sumber pengalaman belajar,

d. Membantu guru-guru dalam menggunakan metode-metode dan alat-alat pelajaran modern,

e. Membantu guru-guru dalam memenuhi kebutuhan belajr urid-murid,

 f. Membantu guru-guru dalam rangka pertumbuhan pribadi dan jabatan mereka,

g. Membantu guru-guru dalam hal menilai kemajuan murid-murid dan hasil pekerjaan guru itu sendiri,

 h. Membantu guru-guru baru di sekolah sehingga mereka merasa gembira dengan tugas di perolehnya,

 i. Membantu guru-guru agar lebih mudah mengadakan penyesuaian terhadap masyarakat dan cara-cara menggunakan sumber-sumber masyarakat dan seterusnya.

j. Membantu guru-guru agar waktu dan tenaga guru tercurahkan sepenuhnya dalam pembinaan sekolah.

            Menurut (Soepardi: 1988) tujuan umum supervisi pendidikan adalah memperbaiki situasi belajar dan mengajar, baik situasi belajar para siswa maupun situasi mengajar para guru. Sedangkan, tujuan khusus supervisi pendidikan yaitu a. Membantu guru memiliki kemampuan yang lebih tinggi di dalam pendidikan terhadap murid-muridnya; b. Membantu guru –guru untuk menyadari akan problema-problema yang menyangkut kebutuhan merid-murid dan berusaha untuk menanggulanginya; c. Membantu guru-guru sehingga mereka dapat menilai kegiatannya sendiri; d. Membantu guru-guru untuk menyadari dan menyaring kritik-kritik dari masyarakat (yang biasanya kurang sehat), sebab tidak selalu kritik-kritik tersebut bersifat konstruktif; e. Membantu guru-guru untuk menyadari pentingnya tata kerja yang kooperatif dan demokratik; f. Mendorong para guru sehingga mereka berkemauan mengembangkan dan meningkatkan ambisi profesionalnya; g. Membantu guru-guru untuk mengambil keuntungan dari berbagai pengalamannya secara maksimal, pengalaman mana baik yang merupakan keberhasilan maupun yang merupakan kegagalan; h. Menolong para guru dan karyawan baru mengenal situasi dan kondisilapangan (sekolah); i. Membantu para guru mempopulerkan sekolah kepada masyarakat; j. Mendorong para guru memiliki sikap collegial diantara sesama rekan sejawat agar kerjasama lebih bisa ditingkatkannya.

C.  Teknik-teknik Supervisi Pendidikan

Menurut Sahertian ada beberapa teknik supervisi pendidikan sebagai berikut:

1.    Teknik yang Bersifat Individual

Teknik supervise pendidikan yang bersifat individual antara lain perkunjungan kelas, observasi kelas, percakapan pribadi, saling mengunjungi kelas, dan menilai diri sendiri. Teknik-teknik itu antara lain:

a.      Perkunjungan kelas (Classroom Visitation)

Kepala sekolah datang ke kelas di mana guru sedang mengajar, dengan mengadakan peninjauan terhadap suasana belajar di kelas itu yang disebut perkunjungan kelas. Tujuannya adalah menolong guru-guru dalam hal pemecahan kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi. Lebih mengutamakan mempelajari sifat dan kualitas cara belajar anak dan bagaimana guru membimbing murid-muridnya. Fungsinya adalah sebagai alat untuk memajukan cara mengajar, belajar dan  cara mengajar yang baru. Adapun jenis perkunjungan kelas sebagai berikut:

  • Perkunjungan Tanpa Diberitahukan Sebelumnya (unannounced visition), seorang supervisor secara tiba-tiba datang ke kelas sementara guru mengajar. Perkunjungan secara tiba-tiba ini dapat berdampak positif dan negatif.

–          Dampak positif:

Supervisor dapat mengetahui keadaan yang sesungguhnya, sehingga ia dapat menentukan sumbangan apakah yang diperlukan oleh guru tersebut. Bagi guru, kunjungan yang tiba-tiba merupakan suatu latihan dalam melaksanakan tugas mengajar, agar setiap guru mempersiapkan diri.

–          Dampak negatif:

Dapat mengakibatkan guru menjadi bingung karena ia berprasangka bahwa pekerjaannya akan dinilai, juga bagi guru-guru yang kurang senang dikunjungi akan beranggapan bahwa supervisi datang untuk kesalahan saja, sehingga mengakibatkan timbulnya hubungan yang kurang baik antara guru dan supervisor.

  • Perkunjungan dengan Memberitahukan (announced visition), ada perkunjungan yang berdasarkan jadwal yang telah direncanakan dan diberikan kepada tiap sekolah yang akan dikunjungi. Perkunjungan ini berdampak positif dan negatif.

–          Dampak positif:

Ada pembagian waktu yang merata bagi pelaksanaan supervisi terhadap semua guru yang memerlukannya.

–          Dampak negatif:

Ada kemungkinan pengurangan kesempatan bagi  guru-guru yang lebih banyak membutuhkan supervisi. Keterbatasan waktu yang ditentukan itu menekan guru yang bersangkutan harus menunggu giliran berikutnya.

  • Perkunjungan Atas Dasar Undangan guru (visits upon invitation), seorang guru bermaksud mengundang seorang pembina sekolah atau Kepala Sekolah untuk mengunjungi kelasnya. Perkunjungan ini berdampak positif dan negatif.

–          Dampak positif:

Supervisi akan dapat memperoleh pengalaman belajar mengajar yang mungkin ia sendiri belum dimilikinya. Bagi guru sudah tentu akan memperoleh pertolongan yang lebih banyak sehingga dengan demikian ia dapat menilai cara mengajarnya sendiri.

–          Dampak negatif:

Ada kemungkinan terjadi manipulasi tingkah laku dari pihak guru-guru dengan membuat suasana yang tidak wajar.

b.      Observasi Kelas (Classroom Observation)

Dalam melaksanakan perkunjungan supervisor mengadakan observasi, meneliti suasana kelas selama pelajaran berlangsung. Adapun jenis observasi, sebagai berikut:

  • Observasi langsung (directed observation), seorang guru yang sedang mengajar diobservasi langsung oleh supervisor dan berada bersama-sama dalam kelas.
  • Observasi tidal langsung (indirect observation), orang yang mengobservasi dibatasi oleh ruang kaca di mana murid-murid tidak mengetahuinya.
  • c.       Percakapan Pribadi (Individual Conference)

Percakapan pribadi antara seorang supervisor dengan seorang guru yang keduanya berusaha berjumpa dalam pengertian tenteng mengajar yang baik.

d.      Saling Mengunjungi kelas (Intervisitation)

Saling mengunjungi antara guru yang satu kepada yang lain ketika mengajar. Adapun jenis intervisitation, sebagai berikut:

  • Ada kalanya seorang guru mengalami kesulitan dalam hal ini, supervisor mengarahkan dan menyarankan kepada guru tersebut untuk melihat rekan-rekan guru yang lain sedang belajar.
  • Jenis yang lain ialah pada kebanyakan sekolah, Kepala Sekolah menganjurkan agar guru-guru saling mengunjungi rekan-rekan di kelas atau di sekola lain.
  1. e.       Menilai Diri Sendiri (Self Evaluation Check List)

Salah satu tugas yang tersukar bagi guru-guru ialah melihat kemampuan diri sendiri dalam menyajikan bahan pelajaran. Untuk mengukur kemampuan mengajarnya, di samping menilai murid-muridnya, juga penilaian terhadap diri sendiri merupakan teknik yang dapat membantu guru dalam pertumbuhannya.

  1. 2.    Teknik yang Bersifat Kelompok

Teknik yang bersifat kelompok ialah teknik-teknik yang digunakan untuk dilaksanakan bersama-sama oleh supervisor dengan sejumlah guru dalam satu kelompok. Teknik-teknik itu antara lain:

  1. a.      Pertemuan Orientasi Bagi Guru Baru (Orientation Meeting for New Teacher)

Pertemuan ini merupakan salah satu dari pertemuan yang bertujuan khusus mengantar guru-guru untuk memasuki suasana kerja yang baru. Hal-hal yang disajikan dalam pertemuan orientasi in i meliputi:

  • Sistem kerja sekolah, dilaksanakan melalui percakapan bersama, yang dapat juga diselingi dengan pengenalan fisik dan saling diskusi bersama.
  • Proses, mekanisme administrasi dan organisasi sekolah.
  • Biasanya diiringi dengan tanya jawab, penyajian seluruh kegiatan dan situasi sekolah.
  • Sering juga pertemuan orientasi ini diikuti dengan tindak lanjut dalam bentuk diskusi kelompok, lokakarya selama beberapa hari, dan sepanjang tahun.
  • Ada juga melalui perkunjungan ke tempat-tempat tertentu misalnya pusat-pusat industri, atau objek-objek sumber belajar.
  • Salah satu ciri yang sangat berkesan bagi pembinaan segi sosial dalam orientasi ini ialah makan bersama.
  • Tempat pertemuan turut mempengaruhi orientasi itu.
  • Aspek lain yang membantu terciptanya suasana kerja ialah bahwa guru baru itu merasa asing tetapi ia merasa diterima dalam kelompok guru lain.
  1. b.      Panitia Penyelenggara

Suatu kegiatan bersama biasanya perlu diorganisasikan. Untuk mengorganisasikan sesuatu tugas bersama, ditunjukkan beberapa orang penanggungjawab pelaksana. Panitia ini melaksanakan tugas-tugas yang diberikan sekolah kepadanya, banyak mendapat pengalaman-pengalaman kerja. Berdasarkan pengalaman itu guru-guru dapat bertambah dan bertumbuh dalam profesi mengajarnya.

  1. c.       Rapat Guru

Rapat guru banyak sekali jenisnya, baik dilihat dari sifatnya, jenis kegiatan, tujuan, maupun orang-orang yang menghadirinya. Adapun macam-macam rapat guru, sebagai berikut:

  • Menurut Tingkatannya:

–          Staff meeting yaitu rapat guru-guru dalam satu sekolah yang dihadiri oleh seluruh atau sebagian guru di sekolah tersebut.

–          Rapat guru bersama dengan orang tua murid dan murid/wakil-wakilnya.

–          Rapat guru se-kota, se-wilayah, se-rayon, dari sekolah-sekolah yang sejenis dan setingkat.

–          Rapat guru-guru dari beberapa sekolah yang bertetangga.

–          Rapat Kepala Sekolah.

  • Menurut waktunya:

–          Rapat permulaan dan akhir tahun

–          Rapat periodik

–          Rapat-rapat yang bersifat insidental

  • Menurut bentuknya:

–          Individual Conference

–          Diskusi

–          Seminar dan simposium

–          Up-grading selama satu atau beberapa hari/seminggu.

–          Workshop

  1. d.      Studi Kelompok Antar Guru

Guru-guru dalam mata pelajaran sejenis berkumpul bersama untuk mempelajari suatu masalah atau sejumlah bahan pelajaran. Pokok bahasan telah ditentukan dan diperinci dalam garis-garis besar atau dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan pokok yang telah disusun secara teratur. Untuk mempelajari bahan-bahan dapat dipergunakan bermacam-macam teknik komunikasi dan untuk dapat memperkaya pembahasan diperlukan cukup banyak sumber-sumber buku.

  1. e.       Diskusi Sebagai Proses Kelompok

Pertukaran pendapat tentang sesuatu masalah untuk dipecahkan bersama. Untuk mengembangkan keterampilan anggoya-anggotanya dalam mengatasi kesulitan-kesulitan dengan jalan bertukar pikiran.

  1. f.       Tukar Menukar Pengalaman  (Sharing of Experience)

Orang-orang yang sudah berpengalaman melalui perjumpaan diadakan tukar menukar pengalaman, saling memberi dan menerima, saling belajar satu dengan yang lain.

  1. g.      Lokakarya (workshop)

Workshop merupakan suatu kegiatan belajar kelompok yang terdiri dari petugas-petugas pendidikan yang memecahkan problema yang dihadapi  melalui percakapan dan bekerja secara kelompok maupun bersifat perseorangan.

  1. h.      Diskusi Panel

Suatu bentuk diskusi yang dipentaskan di hadapan sejumlah partisipan atau pendengar. Untuk memecahkan sesuatu problema dan para panelist terdiri dari orang-orang yang dianggap ahli dalam lapangan yang didiskusikan dan untuk menjajaki suatu masalah secara terbuka agar dapat memperoleh lebih banyak pngetahuan dan pengertian tentang masalah tersebut dari berbagai sudut pandangan.

  1. i.        Seminar

Bertujuan untuk mengadakan intensifikasi, integrasi serta aplikasi pngetahuan, pengertian dan ketrampilan para anggota kelompok dalam satu latian yang intensif dengan mendapat bimbingan yang intensif pula. Dan untuk memanfaatkan dengan sebaik-baiknya produktifitas yang berfikir secara kelompok berupa saling tukar pengalaman dan saling kreksi antara anggota kelompok yang lain.

  1. j.        Simposium

Bertujuan untuk mereorganisasikan pengertian dan pengetahuan aspek-aspek suatu pokok masalah, atau untuk mengumpulkan dan memperbandingkan beberapa sudut pandang yang berbeda-beda.

  1. k.      Demonstration Teaching

Supervisor memberi penjelasan kepada guru-guru tentang mengajar yang baik setelah seorang guru memberikan penjelasan kepada guru-guru yang dikunjungi sebelumnya. Guru-guru memperhatikan dan sadar akan tujuan demonstrasi tersebut mencatatnya dengan teliti dan akan mendiskusikan hal tersebut dengan peninjauan-peninjauan lainnya guru maupun supervisor setelah demostrasi selesai.

  1. l.        Perpustakaan Jabatan

Perpustakaan yang berisi buku-buku tentang suatu bidang studi yang sangat memperkaya pengetahuan dan pengalaman guru sehingga ia bertumbuh dalam profesi mengajar.

  1. m.    Membaca Langsung (Drected Reading)

Teknik ini sangat menolong guru untuk meningkatkan pengalaman belajar mereka dan meningkatkan kegairahan membaaca di kalangan guru. Mengikuti kursus sebenaarnya bukan suatu teknik melainkan suatu alat yang dapat membantu guru mengembangkan pengetahuan profesi mengajar dan menambah ketrampilan guru dalam melengkapi profesi mereka.

  1. n.      Organisasi jabatan (professional Organization)

Kelompok jabatan yang di organisir sesuai dengan minat dan masalah yang disukai menjadi salah satu yang paling kuat pengaruhnya untuk inservice training baik dipusat maupun di daerah.

  1. o.      Curiculum Laboratory

Tempat yang dijadikan pusat kegiatan di mana guru-guru memperoleh sumber-sumber materi untuk menambah pengalaman mereka dalam rangka program inservice education.

BAB III

PENUTUP

  1. A.  Simpulan

Supervisi pendidikan adalah segenap bantuan yang diberikan oleh seseorang dalam mengembangkan situasi belajar mengajar di sekolah ke arah yang lebih baik. Adanya supervisi pendidikan di sekolah untuk pengembangan dan peningkatan profesional pendidik atau guru untuk menjadikan situasi belajar-mengajar menjadi lebih baik. Dengan adanya supervisi pendidikan itu pula situasi belajar dan mengajar yang makin menjadi lebih baik itu akan lebih menyempurnakan tercapainya tujuan pendidikan.

Dalam menerapkan supervisi pendidikan di sekolah terdapat beberapa teknik-teknik yang bisa dilakukan oleh supervisor. Dari teknik-teknik yang terdapat pada pembahasan akan menunjang peningkatan pengawasan di sekolah. Selain itu juga akan menilai guru dalam mengajar peserta didik lebih efektif dan efisien di dalam kelas.

  1. B.  Saran

Untuk supervisor agar menerapkan teknik-teknik tersebut agar pendidikan di Indonesia dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan oleh negara untuk meningkatkan mutu peserta didik, yang sesuai dengan pancasila. Untuk guru agar lebih aktif dan mendukung adanya teknik-teknik supervisi agar dapat berjalan dengan lancar.

 

DAFTAR RUJUKAN

 

Dkk, Burhanudin. 2007. Supervisi Pendidikan Dan Pengajaran. Malang: FIP UM

Hariwung. 1989. Supervisi Pendidikan. Jakarta: Dirjen Dikti

Indrakusuma, Amir Daien. 1973. Pengantar Ilmu Pendidikan. Surabaya: Usaha Nasional.

Sahertian, P.A dan Mahateru, F. 2000. Prinsip Dan Teknik Supervisi Pendidikan. Surabaya: Usaha Nasional.

Soepardi, Imam. 1988. Dasar-Dasar Administrasi Pendidikan. Jakarta: Depdikbud Dirjen Dikti Proyek Pengembangan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan

Tim Dosen FIP-IKIP Malang. 1980. Pengantar Dasar-Dasar Kependidikan. Malang: Universitas Negeri Malang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2008. Jakarta: Sinar Grafika

Wijono. 1989. Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Jakarta: Depdikbud Dirjen Dikti Proyek Pengembangan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan. Continue reading

Pengawasan Pendidikan: Peran Pengawas Pendidikan Sebagai Manajer Perubahan

BAB I
PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang

Tuntutan profesionalisme, otonomi dan akuntabilitas profesional, pengawasan pendidikan dikembangkan dari kajian supervisi pendidikan. Pengawas sekolah atau madrasah harus mempunyai kompetensi untuk mengatur dan memikirkan program yang diharapkan sampai pada penilaian pelaksanaan pembelajaran, karena di dunia ini tidak ada yang tidak berubah. Salah satu kompetensi tersebut yaitu pengawas sekolah atau madrasah sebagai manajer perubahan yang memiliki subkompetensi membuat perubahan terlaksana, membangun pengalaman warga sekolah atau madrasah dari kesuksesan dan kegagalan perubahan serta menyediakan wawasan praktis bagi proses perubahan.

B.     Rumusan Masalah

  1. Apa definisi dari pengawas pendidikan?
  2. Apa saja unsur dari pengawasan yang efektif?
  3. Apasajakah kompetensi pengawas sekolah atau madrasah?
  4. Apa peran pengawas sekolah atau madrasah sebagai manajer perubahan?
  5. Seperti apa peran pengawas sekolah atau madrasah sebagai manajer perubahan dalam menunjang pengembangan IPTEK?
  6. Seperti apa manusia yang dicita-citakan Indonesia melalui pengawas sekolah?

C.    Tujuan

  1. Mengetahui definisi dari pengawas pendidikan.
  2. Mengetahui unsur dari pengawasan yang efektif.
  3. Mengetahui kompetensi dari pengawas sekolah atau madrasah.
  4. Mengetahui peran pengawas sekolah atau madrasah sebagai manajer perubahan.
  5. Mengetahui peran pengawas sekolah atau madrasah sebagai manajer perubahan dalam menunjang pengembangan IPTEK.
  6. Mengetahui manusia yang dicita-citakan Indonesia melalui pengawas sekolah

 

BAB II
PEMBAHASAN

A.    Definisi Pengawas Pendidikan

Supervisi pendidikan merupakan fungsi yang ditujukan pada penjaminan mutu pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Educational supervision sering disebut pula sebagai instructional supervision atau instructional leadership, yang menjadi fokusnya adalah mengkaji, menilai, memperbaiki, meningkatkan, dan mengembangkan mutu kegiatan belajar-mengajar yang dilakukan bersama dengan guru (perorangan atau kelompok) melalui pendekatan bimbingan dan konsultasi dalam nuansa dialog profesional. Dalam pendidikan, pengawasan merupakan bagian tidak terpisahkan dari upaya peningkatan prestasi belajar dan mutu sekolah. Menurut Sahertian (dalam Usman: 2009) menegaskan bahwa pengawasan atau supervisi pendidikan adalah usaha memberikan layanan kepada stakeholder pendidikan, terutama kepada guru-guru, baik secara individu maupun secara kelompok dalam usaha memperbaiki kualitas proses dan hasil pembelajaran.

Hakikat pengawasan pendidikan sebagai upaya bantuan profesional kesejawatan pengawasan satuan pendidikan kepada stakeholder pendidikan terutama guru yang ditujukan pada perbaikan-perbaikan dan pembinaan aspek pembelajaran. Bantuan profesional yang diberikan kepada guru harus berdasarkan penelitian atau pengamatan yang cermat dan penilaian yang objektif serta mendalam dengan acuan perencanaan program pembelajaran yang telah dibuat. Menurut Ofsted (dalam Usman: 2009) menyatakan bahwa fokus pengawasan sekolah meliputi: (1) standar dan prestasi yang diraih siswa; (2) kualitas layanan siswa di sekolah (efektivitas belajar-mengajar, kualitas program kegiatan sekolah, kualitas bimbingan siswa); dan (3) kepemimpinan dan manajemen sekolah.

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pengawasan sekolah atau madrasah ialah tenaga kependidikan profesional yang mendapat otoritas dan diberi tugas, tanggungjawab, dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwewenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pendidikan di sekolah atau madrasah baik pengawasan dalam bidang akademik (teknik pendidikan) maupun bidang manajerial (pengelolaan sekolah atau madrasah) yang meliputi kegiatan (1) pemantauan; (2) penyeliaan; (3) pengevaluasian pelaporan; dan (4) penindaklanjutan hasil pengawasan.

B.     Unsur Pengawasan yang Efektif

Menurut Nanang (1996) terdapat beberapa unsur pengawasan yang efektif yaitu sebagai berikut:

  1. Harus dikaitkan dengan tujuan, kriteria, efektifitas, efisiensi dan produktivitas;
  2. Disesuaikan dengan sifat dan kebutuhan organisasi, seperti: pola, peraturan, kewenangan, dan tugas;
  3. Pengawasan harus dibatasi termasuk jumlah dan frekuensi;
  4. Sistem kepengawasan harus terkontrol, fleksibel, kreatif dan mengikuti motif suatu tindakan;
  5. Mengacu pada perbaikan; dan
  6. Sesuai dengan prosedur pemecahan masalah, menemukan penyebab, membuat rancangan penanggulangan, melakukan perbaikan, mengecek hasil perbaikan dan mencegah timbulnya masalah yang serupa.

C.    Kompetensi Pengawas Sekolah atau Madrasah

Kompetensi pengawas sekolah atau madrasah mencakup kemampuan yang direfleksikan pada pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dituntut untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi jabatan profesional sebagai pengawas. Kemampuan yang harus dimiliki pengawas tersebut searah dengan kebutuhan manajemen pendidikan di sekolah atau madrasah, tuntutan kurikulum, kebutuhan masyarakat, dan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni (IPTEKS). Menurut Wiles & Bondi (dalam Usman: 2009), “Eight skill areas identified that allow supervisors to range from thinking about desired programs to evaluating operational instruction.” (Delapan area keterampilan mengidentifikasikan hal-hal yang menjadikan andalan pengawas untuk mengatur dan memikirkan program yang diharapkan sampai pada penilaian pelaksanaan pembelajaran). Kedelapan kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap pengawas sekolah atau madrasah tersebut adalah (1) pengawas sekolah atau madrasah sebagai pengembang siswa; (2) pengawas sekolah atau madrasah sebagai pengembang kurikulum; (3) pengawas sekolah atau madrasah sebagai spesialis pembelajaran; (4) pengawas sekolah atau madrasah sebagai pekerja hubungan manusia; (5) pengawas sekolah atau madrasah sebagai pengembang staf; (6) pengawas sekolah atau madrasah sebagai administrator; (7) pengawas sekolah atau madrasah sebagai manajemen perubahan; dan (8) pengawas sekolah atau madrasah sebagai evaluator.

D.    Pengawas Sekolah atau Madrasah Sebagai Manajer Perubahan

Pengawas sekolah atau madrasah sebagai manajer perubahan memiliki subkompetensi membuat perubahan terlaksana, membangun pengalaman warga sekolah atau madrasah dari kesuksesan dan kegagalan perubahan serta menyediakan wawasan praktis bagi proses perubahan. Pada kondisi ini, pengawasan sekolah atau madrasah harus proaktif dan kreatif memahami tekanan faktor eksternal dan internal dalam melaksanakan perubahan di sekolah atau madrasah dengan menerapkan analisis Strenghts, Weaknesses, Opportunities, and Threats (SWOT) dan kepemimpinan transformasional. Perubahan yang dimaksud adalah dari kepala sekolah atau guru atau sekolah berkinerja rendah menjadi tinggi, dari sekolah belum efektif menjadi efektif, dari kepemimpinan kepala sekolah yang belum efektif menjadi efektif, dari mutu pendidikan rendah menjadi tinggi. Perubahan dalam sistem penerimaan siswa baru, kurikulum, perubahan standar nilai ujian nasional, perubahan tuntutan dunia kerja terhadap sekolah, perubahan sistem pendidikan, dan perubahan kebijakan sekolah. Sekolah harus berubah jika ingin bertahan akibat tuntutan lingkungan yang selalu berubah dan persaingan yang semakin ketat. Faktor lingkungan yang menekan sekolah untuk berubah antara lain adalah manusia dan kemajuan IPTEKS. Contohnya adanya tuntutan generasi yang akan datang dan adanya komputer, internet, komunikasi satelit, konferensi video, dan robot.

Menurut Robbins (dalam Usman, 2009), pengawas sekolah atau madrasah sebagai manajer perubahan harus mengetahui penyebab manusia resistensi terhadap perubahan, yaitu (1) merasa sudah mapan (sudah puas); (2) ingin aman, tidak kehilangan penghasilan, jabatan dan sebagainya; (3) tidak mau risiko (takut gagal); (4) malas berfikir; (5) kurang yakin terhadap perubahan yang akan membawa lebih baik; (6) perubahan itu datang dari orang lain bukan dari dirinya sendiri; (7) tujuan perubahan kurang jelas karena komunikasi kurang efektif; (8) pengorbanan yang diberikan terlalu besar tidak sesuai dengan hasilnya; dan (9) terperangkap dengan tradisi (kebiasaan). Cara mengatasi resistensi terhadap perubahan adalah dengan menerapkan partisipasi orang-orang yang akan diajak untuk berubah dan memberikan ganjaran yang memadai. Menurut Usman, cara pengawas sekolah atau madrasah melakukan perubahan disingkat K-7 yaitu (1) kemauan keras untuk berubah; (2) kesamaan visi dalam memecahkan masalah; (3) kebersamaan teman sejawat untuk berubah; (4) kolaborasi dalam memecahkan masalah; (5) komunikasi yang efektif; (6) kesejahteraan akibat perubahan; dan (7) kerjakan sekarang juga.

E.     Peran Pengawas Sekolah atau Madrasah Sebagai Manajer Perubahan dalam Menunjang Pengembangan IPTEK

Dalam rangka mengikuti perkembangan IPTEK, maka arah pendidikan di Indonesia pada masa datang pengawas sekolah atau madrasah dapat menggunakan cara sebagai berikut: (1) informasi yang ditransmisikan semakin bersifat spesifik, kompleks, dan praktikal, dan proses transmisi ini harus dimulai sedini mungkin kepada peserta didik, serta menggunakan sumber belajar yang interaktif  dan komunikatif dengan struktur kelas yang dinamis; (2) dalam pendidikan ini proses mental dan rasionalitas harus diutamakan bagi peserta didik, agar supaya dengan daya nalarnya mereka dapat membuat keputusan secara tepat; (3) pendidikan pada dasarnya berlangsung seumur hidup dan peserta didik harus dibekali bagaimana cara belajar (learn how to learn); (4) pendidikan harus diarahkan pada pembentukan watak yang mulia, di samping penguasaan IPTEK agar manusia yang dihasilkan nanti adalah manusia yang mampu mengendalikan teknologi bukan manusia yang dikendalikan oleh teknologi; dan (5) karena perkembangan IPTEK sudah demikian cepatnya dan telah merambat ke semua dimensi kehidupan, maka gerakan penguasaan IPTEK tidak cukup hanya dalam lembaga pendidikan formal (persekolahan) tetapi juga harus melalui pendidikan keluarga dan masyarakat secara seimbang dan simultan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengawas sekolah atau madrasah dapat mengembangkan sekolah yang diawasi dengan menggunakan cara seperti informasi yang ditransmisikan sejak dini kepada peserta didik, proses mental dan rasional lebih diutamakan dalam pembelajaran, pendidikan yang diarahkan kepada pada wakta yang mulia, penguasaan IPTEK tidak hanya pada lembaga pendidikan formal namun juga harus melalui pendidikan keluarga serta masyarakat.

  1. F.     Manusia yang Dicita-citakan Indonesia Melalui Pengawas Pendidikan

Manusia Indonesia yang dikehendaki adalah manusia Indonesia seutuhnya. Menurut Sonhadji (2012), manusia Indonesia yang dicita-citakan adalah manusia yang memiliki keselaran, keserasian, keseimbangan, kebulatan dan keutuhnya serta manusia yang maju tetapi tetap berkepribadian Indonesia. Sehubungan dengan itu, beberapa pakar telah mencoba merumuskan profil manusia Indonesia di masa depan secara rinci. Menurut Salim (dalam Sonhadji: 2012) menemukenali tiga karakteristik manusia Indonesia masa depan. Tiga karakteristik tersebut meliputi: (1) memiliki kepekaan yang tinggi, berarti memiliki kemampuan yang tajam yaitu kemampuan berpikir maupun kemudah-tersentuhan hati nurani, ketajaman melihat dan merasakan segala sesuatu yang menyangkut kepentingan diri sendiri dan kepentingan orang lain, kelestarian lingkungan untuk masa sekarang dan masa mendatang; (2) memiliki kemandirian yang besar berarti memiliki kemampuan serta bertindak sesuai dengan hakikat kebenaran dan yang diperlukan oleh masyarakat; dan (3) memiliki tanggungjawab yang mantap berarti kesediaan untuk menerima segala akibat dari keputusan dan tindakannya.

Dari uraian di atas dapat dirumuskan bahwa melalui pengawas sekolah atau madrasah yang didukung dengan substansi lain, manusia Indonesia masa depan yang dicita-citakan memiliki ciri-ciri yaitu keseimbangan, kepekaan, kemandirian, tanggungjawab, keterbukaan, demokratis, berorientasi ke masa depan atau berencana, tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan berkepribadian Indonesia.


BAB III
PENUTUP

A.    Kesimpulan

Menurut Wiles & Bondi (dalam Usman: 2009 terdapat delapan kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap pengawas sekolah atau madrasah salah satunya adalah pengawas sekolah atau madrasah sebagai manajemen perubahan. Pengawas sekolah atau madrasah dalam hal melakukan penekanan kepada sekolah untuk berubah menjadikan siswa sebagai manusia yang maju IPTEKS. Untuk mencapai manusia yang maju IPTEKS pengawas sekolah atau madrasah dapat menggunakan cara seperti informasi yang ditransmisikan sejak dini kepada peserta didik, proses mental dan rasional lebih diutamakan dalam pembelajaran, pendidikan yang diarahkan kepada pada wakta yang mulia, penguasaan IPTEK tidak hanya pada lembaga pendidikan formal namun juga harus melalui pendidikan keluarga serta masyarakat.

Setelah pengawas yang efektif melakukan tugasnya dengan merubah manusia (siswa) menjadi manusia yang maju IPTEKS, hal yang selanjutnya adalah untuk menjadikan manusia yang dicita-citakan Indonesia dengan dibantu oleh substansi lain pengawas sekolah atau madrasah memiliki ciri-ciri yaitu keseimbangan, kepekaan, kemandirian, tanggungjawab, keterbukaan, demokratis, berorientasi ke masa depan atau berencana, tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan berkepribadian Indonesia.

B.     Saran

Kepada pengawas sekolah atau madrasah agar melaksanakan tugasnya dengan baik agar dapat menciptakan manusia (siswa) yang maju mengenai IPTEKS dan manusia yang dicita-citakan Indonesia. Kepada kepala sekolah agar dapat bekerjasama dengan pengawas sekolah atau madrasah dan atau guru dalam melaksanakan tugasnya dengan inovasi terbaru.


DAFTAR RUJUKAN

Fattah, Nanang. 1996. Landasan Manajemen Pendidikan. Bandung: Rosda Karya.

Sonhadji, Ahmad. 2012. Manusia, Teknologi, dan Pendidikan: Menuju Peradaban Baru. Malang: UM Press.

Usman, Husaini. 2009. Manajemen (teori, praktik & riset pendidikan Edisi 3). Jakarta: Bumi Aksara.

 

Analisis Kebijakan dan Pembuatan Keputusan: Formulasi Kebijakan Pendidikan

BAB I

PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang

Dalam UU Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS), dinyatakan bahwa ada tiga tantangan besar dalam bidang pendidikan di Indonesia, yaitu (1) mempertahankan hasil-hasil pembangunan pendidikan yang telah dicapai; (2) mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten dan mampu bersaing dalam pasar kerja global; dan (3) sejalan dengan diberlakukannya otonomi daerah sistem pendidikan nasional dituntut untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sehingga dapat mewujudkan proses pendidikan yang lebih demokratis, memperhatikan keberagaman, memperhatikan kebutuhan daerah dan peserta didik, serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat.

Kebijakan adalah aturan tertulis yang merupakan keputusan formal organisasi, yang bersifat mengikat, yang mengatur prilaku dengan tujuan untuk menciptakan tata nilai baru dalam masyarakat. Kebijakan akan menjadi rujukan utama para anggota organisasi atau anggota masyarakat dalam berprilaku (Dunn, 1999). Kebijakan pada umumnya bersifat problem solving dan proaktif. Berbeda dengan Hukum (Law) dan Peraturan (Regulation), kebijakan lebih adaptif dan interpratatif, meskipun kebijakan juga mengatur “apa yang boleh, dan apa yang tidak boleh”. Kebijakan juga diharapkan dapat bersifat umum tetapi tanpa menghilangkan ciri lokal yang spesifik. Kebijakan harus memberi peluang diinterpretasikan sesuai kondisi spesifik yang ada.

Fungsi dari kebijakan sendiri adalah kebijakan dipandang sebagai: (1) pedoman untuk bertindak, (2) pembatas prilaku, dan (3) bantuan bagi pengambil keputusan (Pongtuluran, 1995:7). Maka kebijakan dibuat untuk menjadi pedoman dalam bertindak, mengarahkan kegiatan dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Kebijakan dibuat dengan makna untuk menjadi pedoman dalam bertindak, mengarahkan kegiatan dalam organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan,  Di era otonomi daerah kebijakan strategis yang diambil Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengahadalah : (1) Manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah (School Based Management), (2) Pendidikan yang berbasis pada partisipasi komunitas (community based education), (3) Dengan menggunakan paradigma belajar atau learning paradigma, (4) Pemerintah juga mencanangkan pendidikan berpendekatan Broad Base Education System (BBE)

Proses implementasi kebijakan hanya dapat dimulai apabila tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang semula bersifat umum telah dirinci, program-program aksi telah dirancang dan sejumlah dana/biaya telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran tersebut.

B.     RumusanMasalah

  1. Apasaja yang termaksud dalam Lingkungan kebijakan Pendidikan?
  2. Apakah peran lingkungan tersebut dalam mengambil sebuah kebijakan pendidikan?
  3. Siapakah dan apa peran aktor perumusan kebijakan pendidikan ?
  4. Apakah setiap masalah pendidikan yang ditemui publik dapat dijadikan agenda kebijakan pendidikan ?
  5. Apa yang dimaksud dengan formulasi kebijakan pendidikan.

BAB II

PEMBAHASAN

A.  Lingkungan kebijakan Pendidikan

Yang dimaksud dengan lingkungan kebijakan pendidikan adalah segala hal yang berada di luar kebijakan tetapi mempunyai pengaruh terhadap kebijakan pendidikan. Pengaruh tersebut, bisa jadi besar, bisa jadi kecil, langsung, tidak langsung, laten, dan jelas. Lingkungan kebijakan pendidikan dengan demikian dapat diartikan sebagai hal yang berada di luar kebijakan pendidikan tetapi mempunyai pengaruh besar.

Yang termasuk lingkungan kebijakan pendidikan dirumuskan secara berbeda-beda oleh para ahli ilmu kebijakan pendidikan. Supandi (1988) menyebutkan lingkungan kebijakan pendidikan meliputi: kondisi sumber alam, iklim, tipografi, demografi, budaya politik, struktur sosial, dan kondisi ekonomik. Sementara yang dianggap paling berpengaruh terhadapa kebijakan tersebut adalah budaya politik.

  1. Kondisi Sumber Alam

Kondisi sumber alam dapat berpenagaruh terhadap kebijakan lingkungan pendidikan, karena kebijakan pendidikan dibuat tidak terlepas dari ada tidaknya , cukup tidaknya, melimpah atau kurangnya sumber-sumber alam yang menjadi penopangnya. Di negara yang kondisi alamnya subur, di mana masyrakatnya dapat  dengan mudah mendapatkan apa yang dibutuhkan, akan berada perumusan kebijakannya dengan di negara yang langka mengenai sumber-sumber alam.

Keadaan sumber,  yang dapat habisdan dapat diperbarui, tentulah berbeda dengan sumber alam yang tak akan habis dan tak akan diperbarui. Sebagai penopang dapt  tidaknya kebijakan tersebut tentunya yang nantinya dilaksanakan, kondisi sumber alam menduduki tempat stragis. Ia akan menentukan apakah sebuah kebijakan negaran termasuk kebijakan pendidikannya mesti  bergantung kepada negara lain ataukah tidak.  Seberapa kondisi alam berpengaruh terhadap kebijakan, memang masih dibutuhkan pembuktian secara empiris. Namun karena antar negara satu dengan yang lain kondisi sumber alamnya berbeda, maka temuan empiris mengenai pengaruh kondisi sumber alam bagi kebijakan ini tentulah temuan yang sifatnya kasus, dan tidak begitu mudah digeneralisasikan.

  1. Iklim

Sebuah negara di mana dalam semua iklimnyadapat dipergunakan untuk bekerja, tentulah akan merumuskan kebijakan tanpa banyak pertimbangan soal iklim. Dan,jika saja ada perubahan kebijakan sebagai akibat dari adanya iklim yang tidak diestiminasi sebelumnya, umumnya bersifat elementer dan tidak begitu mendasar. Sebaliknya pada negara-negara yang mnegenal musim dingin, di mana rakyatnya tidak bisa bekerja sepanjang tahun, maka perumusan kebijakannya harus benar-benar memperhatikan faktor iklim ini. Sebab, kalau tidak, kebijakan-kebijkan yang dirumuskan, tidak akan dapat dilaksanakan dengan baik.

2. Demografi

Demografi atau kependudukan adalah faktor yang sangat penting untuk diperhatikan dalam perumusan kebijakan. Negara yang penduduknya banyak, akan dirumuskan kebijkan pendidikan secara berbeda dengan negara yang pendududknya sedikit. Pada negara-negara yang penduduknya banyak, secara umum berhadapan  dengan perumusan kebijakan pendidikan yang menyentuh persolan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya sumber-sumber potensial yang dimiiliki oleh pemerinatahnya dalam usaha memenuhi kehendak rakyatnya dibidang pendidikan.

Sementara itu, pada negara-negara penduduknya sedikit, di mana sumber-sumber potensialnya melimpah pendidikan yang menjadi tuntutan rakyatnya, tidak lagi sekedar bersentuhan dengan kesempatan memperoleh pendidikan melainkan sudah mengarah pada kualitas pendidikan.

Oleh karena itu, agar masyarakat di seputar persoalan mutu pendidikan dapat dipenuhi oleh pemerintah pada negara-negara yang pendududknya banyak, maka dirumuskannya kebijakan lain seperti pemabatasan kelahiran pada penduduknya, adalah salah satu jalan keluarnya. Di negara kita, pembatasan jumlah penduduk yang akan lahir dikenal dengan keluarga berencana. Sebab, penduduk yang banyak memang berkonsekuensi logis bagi disediakannya sarana yang banyak.

3. Budaya Poitik

Budaya politik adalah keseluruhan cara hidup, pandangan hidup dan apa saja yang diperbuat oleh masyarakat dalam kehidupan politik. Budaya politik ini, tidak dirumuskan secara formal lewat aturan-aturan, hukum, undang-undang atau keputusan-keputusan tertulis. Sebagai kebiasaan yang tidak tertulis, ia berlaku begitu saja terhadap masyarakat yang menganutnya. Meskipun tak tertulis, ia telah tersosialisasikan dengan sneidrinya pada kehidupan masyarakat yang menganutnya. Ia berkembang dan dipratikkan dalam kehidupan kesekharian rakyat.

Berbeda dengan peraturan, perundang-undangan, keputusan-keputusan formal, meskipun merupakan aturan tertulis, ia masih perlu disosialisasikan. Meskipun demikian, pelanggaran atas buadaya polotik, lazimnya tidak melahirkan sanksi-sanksi sebagaimana pada pelanggarab atas perundang-undang. Pelanggar budaya politik, akan merasadihukum oleh dirinya dan merasa diadili oleh rakyat atau orang lain, meskipun rakyat atau orang lain tersebut tidka mengadilinya. Oleh karena itu, budaya politik umumnya lebih mentradisi dalam kehidupan rakyat secara langsung.

Adatiga jenis budaya politik, ialah budaya politik parokial, budaya politik subjektif dan budaya politik partisipatoris.

a)    Budaya politik parokial

Suatu masyarakat dikatakan menganut budaya politik parokial, jika masyarakat tersebtu tidak mempunyaai kesadaran politik dan tidak mempunyai orientasi politik. Jika sebgai suatu sistem yang utuh, politik mempunyai sub-sub sitem masukan, proses akan kweluaran, maka masyarakat pemilik budaya parokila, sama sekali tidak pernah mengharapkan apa pun dari politik sebagai masukan, politik seabagai prosesndan politik sebagai keluaran.

b)   Budaya politik subjektif

Suatu masyarakat dikatakan mempunyai budaya politik subjetif, manakala keasadaran dan orientasi politiknya hanya terbatas pada keluarannya saja. Padahal, sebagai suatu sistem yang utuh, politik mempunyai sun-sub sistem, keluaran dan proses. Masyarakat pemilik budaya demikian, sekedar sebagai pelaksana saja terhadap keputusan-keputusan politik yang  dihasilkan oleh elit politiknya. Sama sekali tidak punya konsekuensi terhadap politik sebagai masukan dan proses. Karena itu, umumnya tidak memberikan masukan-masukan yang berkaitan dengan kebijakn yang dibuat. Mereka tidak terlibat dalam perumusan kebijakan. Mereka sekedar sebagai partisioasi dalam pelaksanaan kebijakan.

c)    Budaya politik partisipator

Masyarakat yang mempunyai kesadaran politik tinggi adalah masyarakat yang mempunyai budaya politik partisipatoris. Mereka tidak saja terlibat dalam kencah politik dalam pengertian keluaran, melainkan juga sekaligus aktif menjadi partisipan dalam politik sebagai masukan dan proses. Mereka aktif memberikan masukan-masukan terhadap kebijakan dan dievalusai. Mereka juga tidak diragukan oleh kebijakan yang dibuat.

4. Struktur sosial

Struktur sosial masayarakat berpengaruh terhadap perumusan kebijakan, termasuk kebijakan pendidikan. Yang dimaksud dengan struktur sosial adalah pelapisan-pelapisan masyarakat dari strata tinggi sampai dengan strata rendah. Dalam realitasnya, struktur sosial masayarakat merupakan sebuah jaringan yang kalau dilukis dapat terbentuk piramida. Ada salah seorang atau lebih, yang oleh masyarakat ditempatkan di dalam puncak piramid berjenjang ke bawah para pembantu dan simpatisnya, sampai dengan membawahi orang kebanyakan.

Struktur sosial masyarakat ini dalam realitasnya ada pada berbagai bidang kehidupan dan dapat diklasifikasikan ke dalam banyak hal. Struktur sosial masyarakat dapat terbentuk oleh kesamaan, adat, daerah, agama, kepercayaan, habit/kebiasaan, keahlian dan kaesamaan-kesamaan lainnya. Masing-masing bidang membentuk jaringan-jaringan sosialsendiri, dan menetapkan kriteria sendiri mengenai anggotanya, tokohnya dan mereka yang layak ditempatkan pada posisi elit.

Dalam perkembangan berikutnya, ternyata masyarakat tidak begitu saja puas dengan struktur-struktur yang secara tradisional ada sebelumnya, dan yang merupakan warisan generasi sebelumnya. Kian lama, masyarakat membentuk struktur sosial baru yang dapat saja berbeda dengan struktur masyarakat sebelumnya, dan bahkan tanpa mengusik struktur masyarakat berdasarkan kesamaan hobi, kegemaran, profesi, keahlian, kepentingan kedaerahan dan bidang. Dengan demikian, banyaknya ragam struktur sosial, menjadi banyaknya ragam posisi elit, semakin menunjukkan semakin beragamnya aspirasi-aspirasi yang mesti ditampung dalam sebuah kebijakan.

5.Kondisi sosial ekonomik

Kondisi sosial ekonomik dianggap banyak berpengaruh terhadap kebijakan, setidak-tidaknya dapat dianalisis dari hubungan yang selama ini dijalin oleh elit-elit politik, elit-elit sosial dan elit-elit ekonomi. Dalam sejarah peradaban manusia, selalu saja antara elit-elit ekonomi dan elit-elit politik mempunyai hubungan khusus. Ketika hubungan  tersebut telah menjadi semacam tawar menawar, maka sebuah kebijakan bisa lahir dengan pengaruh elit ekonomi dan elit sosial lainnya.

Selain itu, ekonomi yang dipunyai oleh rakyat kebanyakan, juga menentukan kebijakan. Sebab,  dalam masyarakat yang tingkat kesejahteraann ekonominya masih rendah, peranan pemerintah secara umum dominan, sementara pada masyarakat yang makmur secara ekonomik, peranan pemerintahnya menjadi periferal atau marginal. Pemerintah demikian dominan perannya di negara-negara berkembang yang secara ekonomik memang belummakmur, dan semakin berkurang peranannya pada negara-negara maju di mana rakyatnya telah maju secara ekonomik.

B.  Aktor-aktor perumusan kebijakan pendidikan

Orang-orang yang terlibat dalam perumusan kebijakan negara tersebut sebagai aktor perumusan kebijakan negara. Orang orang yang terlibat dalam perumusan kebijakan pendidikan disebut sebagai aktor perumus kebijakan pendidikan. Sebutan lain bagi aktor adalah partisipasi, peserta perumusan kebijakan pendidikan. Oleh karena kebijakan pendidikan mempunyai tingkatan-tingkatan (nasional, umum, khusus, dan teknis), maka para aktor perumusan kebijakan di setiap tingkatan-tingkatan tersebut berbeda.

Aktor-aktor perumusan kebijakan negara dapat digolongkan menjadi: aktor utama perumusan kebijakan pendidikan dan aktor non utama. Aktor utama lazim disebut aktor resmi dan aktor struktural. Sebaliknya selain aktor utama disebut sebagai aktor non utama, tidak resmi dan non struktural.

Yang termasuk aktor utama dalam perumusan kebijakan pendidikan antara lain:

1)   Legislatif

Legislatif sering dimaksudkan sebagai pembentuk perundang-undang dan perumus kebijakan dalam suatu sistem politik. Para perumus kebijakan tersebut mempunyai sebutan yang berbeda-beda pada kebanyakan negara. Ada yang disebut parlemen, ada yang disebut DPR, MPR.

2)   Eksekutif

Yang dimaksud dengan eksekutif adalah pelaksana undang-undang. Sungguh pun sebagai pelaksana, eksekutif juga berperan dalam perumusan kebijakan. Selain alasan-alasan yang dikemukakan di atas, ada alasan lain mengapa eksekutif juga berperan dalam perumusan kebijakan. Yaitu, bahwa agar kebijakan yang dibuat atau dirumuskan oleh legislatif dapat dilaksanakan sesuai dengan faktor kondisional dan situasional, eksekutif biasanya merumuskan kembali kebijakan yang dibuat oleh legislatif dalam bentuk kebijakan jabaran.

3)   Administrator

Administrator tertinggi masing-masing departemen di negara-negara merdeka umumnya memegang peranan penting dalam merumuskan kebijakan departemennya, oleh karena mereka lebih tahu banyak tentang apa-apa ynag harus mereka kelola. Administrator departemen tersebut (dalam hal ini adalah Menteri) dikenal sebagai pembantu eksekutif, membidangii masing-masing bidang yang didepartemenralisasikan. Dengan sendirinya, ia mempunyai kewenangan untuk membuat kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan departemennya, sering kali juga berasal dari usulan departemennya. Dengan demikian, secara meterial administrator tersebut mempunyai kewenangan untuk merumuskan, meskipun secara legalitas yang menetapkan adalah jajaran yang berada di atasnya: legislatif dan eksekutif.

4)   Partai politik

Yang dimaksud dengan partai politik adalah sekelompok orang yang terorganisir serta berusaha untuk mengendalikan pemerintah agar dapat melaksanakan program-programnya dan menempatkan anggota-anggota lainnyadalam jajaran pemerinyah. Partai politik berusaha memperoleh kekuasaan dengan dua cara, ialah secara sah dan  secara tidak sah. Adapun fungsi partai politik adalah: sebagai wahana pendidikan politik,  sosialisasi politik, pemilihan pemimpin-pemimpin politik, pemaduan pemikiran-pemikiran politik, memperjuangkan kepentingan rakyat, melakukan tata hubungan politik, mengkritik rezim yang berkuasa, membina opini masayarakat, mengusulkan calon, memilih pejabat-pejabat yang akan diangkat, bertanggung jawab atas pemerintah,menyelesaikan perselisihan dan menyatukan pemerintahan.

5)   Interest group

Interest group atau kelompok kepentingan adalah suatu kelompok yang beranggotakan orang-orang yang mempunyai kepentingan sama. Kelompok ini berusaha mempengaruhi pengurus kebijakan formal. Kelompok ini berusaha agar kepentingan kelompoknya dapat terakomodasi dalam kebijakan yang dirumuskan oleh para perumus formal.

6)   Organisasi masa

Organisasi massa adalah kumpulan orang-orang yang mempunyai cita-cita dan keinginan yang sama. Sifat organisasi in adalah non politis. Organisasi ini dapat berdiri atau independen dan dapat juga berafilisasi denbgan organisasi politik tertentu.

7)   Perguruan tinggi

Perguruan tinggi adalah suatu lembaga di mana para elit akademikus berada. Dalam penyusunan kebijakan, termasuk kebijakan pendidikan, umumnya tidak pernah dikesampingkan. Ia memegang peranan penting, meskipun tidak berada dalam jajaran peserta perumusan kebijakan formal. Sebab, harapan-harapan, aspirasi-aspirasi  dan masukan-masukan yang berasal dari masyarakat lewat berbgai macam saluran, umunya dimintakan pendapatnya kepada perguruan tinggi.

8)   Tokoh perorangan

Tokoh perorangan dapat berasal dari berbagai bidang: agama, politik, ekonomi, pendidikan, budaya, seni dan teknologi.  Karena kapasitas pribadinya, tokoh perorang dapat saja memberikan gagasan-gagasan, pikiran-pikiran yang brilian bagi penyusunan kebijakan. Oleh karena tokoh perorangan ini umumnya langsung  berhubungan dengan para perumus kebijakan formal, mereka dapat langsung menyampaiakan gagasan dan sumbangan pikiran.

C.  Masalah dan Agenda kebijakan pendidikan

Sesuatu yang dianggap orang masalah, bisa dianggap bukan masalah oleh orang lain. Bahkan sesuatu yang dianggap sebagai masalah orang lain bisa dianggap sebaliknya, karena menguntungkan. Oleh karena itu, masalah kebijakan (policy problem) tidak sekedar sama denga masalah secara umum.

Problem publik secar umum sulit bahkan tidak dapat dipecahkan orang perorangan dan mempunyai dampak luas terhadap masyarakat, termasuk kepada mereka ynag tidak punya problem. Sedangkan problem privat umumnya berdampak sempit (menyentuh orang perorang) dan lazimnya mudah diatasi secara pribadi oleh mereka yang punya problem. Meningat demikian peliknya problem umum dan luasnya dampak yang ditimpulkan, maka problema umum ini lebih memdapatkan perhatian dibandingkan problema privat.

Ada banyak jenis masalah kebijakan. Pertama, disebut sebagai masalah prosedural, jika berhubungan dengan cara bagaimana pemerintah itu diatur dan menjalankan kegiatan dan pekerjaannya. Kedua, disebut sebagai masalah substansial, jika berkenaan dan konsekuensi dari kegiatan manusia. Ketiga, disebut sebagai masalah distributif, jika maslah tersebut melibatkan sedikit masyarakat dan dapat ditangani orang perorang. Keempat, disebut sebagai masalah regulatori, jika masalah tersebut menimbulkan hambatan dan pembatasan terhadap tindakan manusia. Kelima, disebut masalah redistributif bila berkaitan dengan transfer sumber-sumber di antara kelompok-kelompok atau kelas masyarakat (supandi, 1988).

Ada kalanya problema umum tersebut menjadi problemikan antara satu orang dengan lain serta menawarkan banyak sudut pandang. Problem umum yang demikain lazim disebut sebagai8 ”su”. Dengan demikian “isu” adalah problema umum yang menjadi perdebatan banyak kalangn dan berbagai sudut pandangannya.

Tidak semua masalah umu dan “isu-isu” tersebut diperhatikan oleh perumus kebijakan. Tidak jarang masalah-masalah umum dan isu-isu tersebut hilang begitu saja tanpa kesan. Meskipun harus diakui, bahwa sebagian dari masalah-masalah dan “isu-isu”  tersebut mendapat perhatian. Dan, masalah umum serta “isu-isu” yang mendapatkan perhatian para perumus kebijakan inilah yang lazim disebut sebagai agenda kebijakan.

Masalah-masalah dan “isu-isu” tersebut bisa menjadi agenda, jika memnuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana dikemukakan oleh teori perhatian, pertama, masalah tersebut mempunyai sifat yang luar biasa. Suatu kejadian yang tidak lazim atau istimewa dan mempunyai implikasi luas bisa menjadi agenda. Kedua, masalah yang berkenaan dengan kepentingan pengurus. Ketiga, masalah-masalah yang diungkapan oleh media massa secara serentak. Keempat, masalah-masalah yang dikemukakan oleh elit akademikus yang mempunyai wawasan luas dan terkenal objektif.

Ada kalanya suatu masalah atau “isu” yang dari segi kelayakan memenuhi persyaratan tetapi ternyata tidak dapat diagendakan. Padahal masalah atau “isu” tersebut, sering kali dikemukakan dan dibahas oleh para peserta perumus kebijakan baik peserta perumus kebijakan formal maupun peserta perumus kebijakan tidak formal. Ternyata tingkat kelayakan suatu masalah publik dan “isu-isu” yang muncul tidak dengan sendirinya menjamindiagendakan. Masih banyak faktor yang turut berpengaruh terhadap gagalnya suatu masalah atau “isu” menjadi agenda kebijakan.

Faktor-faktor yang menjadi penyebab gagal suatu masalah atau “isu” menjadi agenda kebijakan, termasuk kebijakan pendidikan adalah: pertama, terdapatnya kelompok penekan dan penghambat baik yang bersumber dari kelompok etnik, sekte dan kelompok-kelompok primordial. Kedua, jika suatu masalah atau “isu-isu” tersebut jika diagendakan, bisa bertentangan dengan tata nilai dan tata norma yang sedang berlaku atau dijunjung tinggi masyarakat. Ketiga, jika masalah atau “isu-isu” tersebut digendakan, dikhawatirkan dapat mengancam kedudukan dan kepentingan pemerintah yang sedang berkuasa.

  1. D.  Formulasi  kebijakan pendidikan

Aktivitas-aktifitas sekitar formulasi adalah interaksi peranan antar peserta perumusan kebijakan pendidikan baik yang formal maupu yang tidak formal. Waran perumusan kebijakan tersebut sangat bergantung seberapa besar para peserta dapat memainkan peranannya masing-maisng dalam memformulasikan kebijakan. Dengan demikian rumusan kebijakan adalah karya group, baik group yang menjadi penguasa formal maupun yang menjadi mitra dan rivalnya. Mereka saling mengintervensi, slaing melobi bahkan salin mengadakan bargaining.

Agar rumusan kebijakan, termasuk kebijakan pendidikan yang baik, haruslah memenuhi kriteria berikut:  pertama, rumusan kebijakan, termasuk kebijakan pendidikan tidak mendektekan keputusan spesifik atau hanya menciptakan lingkungan tertentu. Kedua, rumusan kebijakan, termasuk kebijakan pendidikan, dapat dipergunakan menghadapi masalah atau situasi yang timbul secara berulang. Hal ini berarti, bahwa waktu , biaya dan tenaga yang telah banyak dihabiskan, tidak sekedar dipergunakan memecahkan satu masalah atau satu situasi saja.

BAB III

PENUTUP

A.    Kesimpulan :

Pembahasandiatasdapatdisimpulkansecaragarisbesarkebijakan publik boleh dikatakan sekedar retorika politik atau slogan politik. Secara teoretik pada tahap implementasi ini proses perumusan kebijakan dapat digantikan tempatnya oleh proses implementasi kebijakan, dan program-program kemudian diaktifkan. Tetapi dalam praktik, pembedaan antar tahap perumusan kebijakan dan tahap implementasi kebijakan sebenarnya sulit dipertahankan, karena umpan balik dari prosedur-prosedur implementasi mungkin menyebabkan diperlukannya perubahan-perubahan tertentu pada tujuan-tujuan dan arah kebijakan yang sudah ditetapkan. Atau aturan-aturan dan pedoman-pedoman yang sudah dirumuskan ternyata perlu ditinjau kembali sehingga menyebabkan peninjauan ulang terhadap pembuatan kebijakan pada segi implementasinya.

B.     Saran

Sebaiknyakebijakanpendidikanberakardarisegalapermasalahanpendidikan yang dikeluahakanolehmasyarakatpadaumumnya.denganterbentuknyasebuahkebijakandiharakanmasyarakatmenjadilebihtertib, baikdansejaterahdibalikkebijakantersebut. Penetapankebijakansebaiknyadilandasiolehsebuahsikpkeadilan, tidakadapihak yang merasadirugikandibalikkebijakantersebut, dilaksanakan, danmegakkansanksi yang tegas.

DAFTAR RUJUKAN

Dunn, William N. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Jogjakarta:  Gajah Mada University Press

Pongtuluran, Aris. 1995. Kebijakan Organisasi dan Pengambilan Keputusan Manajerial. Jakarta: LPMP

Imron , Ali. 1995. Kebijakan Pendiikan Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara Continue reading

Analisis Kebijakan dan Pembuatan Keputusan: Legitimasi Kebijakan Pendidikan

BAB I

PENDAHULUAN

A.  Latar Belakang

Konsep legitimasi merupakan konsep lama yang pertama dikenalkan oleh Weber, yaitu tentang bagaimana peran legitimasi dalam kehidupan sosial, khususnya pada terbentuk dan bertahannya wewenang yang berkaitan dengan sikap masyarakat terhadap kewenangan. Artinya apakah masyarakat menerima dan mengakui hak moral pemimpin untuk membuat dan melaksanakan keputusan yang mengikat masyarakat ataukah tidak. Apabila masyarakat menerima dan mengakui hak moral pemimpin untuk membuat dan melaksanakan keputusan yang mengikat masyarakat maka kewenangan itu dikategorikan sebagai berlegitimasi. Maksudnya, legitimasi merupakan penerimaan dan pengakuan masyarakat terhadap hak moral pemimpin untuk memerintah, membuat dan melaksanakan suatu keputusan.

Secara etimologi legitimasi berasal dari bahasa latin “lex” yang berarti hukum. Kata legitimasi  identik dengan munculnya kata-kata seperti legalitas, legal dan legitim. Jadi secara sederhana  legitimasi adalah kesesuaian suatu tindakan perbuatan dengan hukum yang berlaku, atau peraturan yang ada, baik peraturan hukum formal, etis, adat istiadat maupun hukum kemasyarakatan yang sudah lama tercipta secara sah. Pada bab ini kami akan membahas mengenai legitimasi kebijaksanaan pendidikan.

B. Rumusan Masalah

  1. Apa definisi dari legitimasi kebijakan pendidikan?
  2. Apa alasan-alasan perlunya legitimasi ?
  3. Apa sajakah batasan legitimasi kebijakan pendidikan?
  4. Bagaimanakah proses legitimasi kebijakan pendidikan?
  5. Seperti apa krisis dari legitimasi kebijakan pendidikan?
  6. Apa problema-problema legitimasi?

 

C. Tujuan

  1. Mengetahui dan memahami pengertian dari legitimasi kebijakan pendidikan.
  2. Mengetahui dan memahami alasan-alasan perlunya legitimasi.
  3. Mengetahui batasan legitimasi kebijakan pendidikan.
  4. Mendeskripsikan proses legitimasi kebijakan pendidikan.
  5. Mengetahui krisis di dalam legitimasi.
  6. Memahami problema-problema legitimasi.

BAB II

PEMBAHASAN

A.  Definisi Legitimasi Kebijakan Pendidikan

Legitimasi adalah prinsip yang menunjukkan penerimaan keputusan pemimpin pemerintah dan pejabat oleh (sebagian besar) publik atas dasar bahwa perolehan para pemimpin ‘dan pelaksanaan kekuasaan telah sesuai dengan prosedur yang berlaku pada masyarakat umum dan nilai-nilai politik atau moral. Legitimasi mungkin akan diberikan kepada pemegang kekuasaan dalam berbagai cara dalam masyarakat yang berbeda, biasanya melibatkan ritual formal serius yang bersifat religius atau non-religius, misalnya kelahiran kerajaan dan penobatan di monarki, pemilihan umum dan “sumpah” dalam demokrasi dan seterusnya. Hal ini sesuai dengan pendapat Gray bahwa legitimasi merupakan sistem pengelolaan perusahaan yang berorientasi pada keberpihakan masyarakat (society),pemerintah individu dan kelompok masyarakat

Legitimasi dianggap penting bagi pemimpin pemerintahan, karena para pemimpin pemerintahan dari setiap sistem politik berupaya keras untuk mendapatkan atau mempertahankannya. Dengan adanya legitimasi yang dimiliki oleh seorang pemimpin dapat menimbulkan kestabilan politik dan memungkinkan terjadinya perubahan sosial dan membuka kesempatan yang semakin besar bagi pemerintah untuk tidak hanya memperluas bidang-bidang kesejahteraan yang hendak ditangani, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan.

Legitimasi juga merupakan konsep yang menimbulkan hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin. Legitimasi dapat diartikan dalam arti luas dan arti sempit, dalam arti luas adalah dukungan masyarakat terhadap sistem politik, sedangkan dalam arti sempit merupakan dukungan masyarakat terhadap pemerintah yang berwenang. Antara kekuasaan normatif dan kualitas pribadi berkaitan erat dengan legitimasi. Legitimasi juga merupakan suatu tindakan perbuatan hukum yang berlaku, atau peraturan yang ada, baik peraturan hukum formal, etnis, adat-istiadat, maupun hukum kemasyarakatan yang sudah lama tercipta secara sah. Jadi, dalam legitimasi kekuasaan, bila seorang pemimpin menduduki jabatan dan memiliki kekuasaan secara legitimasi (legitimate power) adalah bila yang bersangkutan dianggap absah memangku jabatannya dan menjalankan kekuasaannya.

Kebijakan pendidikan dapat dikategorikan sebagai  kebijakan publik di bidang pendidikan yang ditujukan untuk mencapai tujuan pembangunan negara dan bangsa di bidang pendidikan. Kebijakan pendidikan pada hakikatnya berupa keputusan yang subtansinya adalah tujuan, prinsip dan aturan-aturan. Format kebijakan biasanya dicatat dan dituliskan untuk dipedomani oleh pimpinan, staf dan personel organisasi, serta interaksinya dengan lingkungan eksternal. Wujud dari kebijakan pendidikan ini biasanya berupa undang-undang pendidikan, intruksi, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, peraturan menteri, dan sebagainya menyangkut pendidikan. Pelaksanaan kebijaksanaan itu bertujuan menumbuhkan manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa.

B.  Alasan-Alasan Perlunya Legitimasi

Tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah. Legitimasi dilakukan diantara kegiatan perumusan dan pelaksanaan kebijaksanaan. Sebelum kebijaksanaan pendidikan yang telah disusun dalam proses perumusan dilaksanakan, terlebih dulu dilegitimasikan. Hal tersebut dikarenakan hasil rumusan-rumusan kebijaksanaan tersebut perlu mendapatkan pengakuan dari masyarakat. Dan, pengakuan tersebut dilakukan oleh masyarakat lazimnya melalui lembaga-lembaga perwakilan masyarakat. Pengakuan dari masyarakat sangat penting mengingat suatu pelaksanaan kebijaksanaan pendidikan pastilah melibatkan masyarakat dari berbagai kalangan.  Semakin banyak masyarakat yang berpartisipasi secara aktif dalam pelaksanaannya, maka kebijaksanaan tersebut dinilai semakin sukses.

Bentuk pengakuan masyarakat atas kebijaksanaan, antara lain melalui pengabsahan. Pengabsahan adalah suatu proses di mana kebijaksanaan-kebijaksanaan pendidikan yang telah dirumuskan tersebut diabsahkan. Dengan demikian, setelah rumusan kebijaksanaan tersebut absah, berarti kebijaksanaan tersebut dinyatakan dapat diberlakukan. Otorisasi kebijaksanaan pendidikan adalah bentuk lain dari legitimasi. Sedangkan yang dimaksud dengan otorisasi adalah memberikan kewenangan untuk memberlakukan kebijaksanaan. Dari otorisasi atau kewenangan inilah maka muncul tanggung jawab untuk melaksanakan. Dengan demikian, mereka yang diberi kewenangan untuk melaksanakan tersebut, sekaligus juga dimintai pertanggungjawaban atas hasil pelaksanaan kewenangannya.

Manfaat dari legitimasi antara lain:

  1. Menciptakan stabilitas politik dan perubahan sosial.
  2. Mengatasi masalah lebih cepat.
  3. Mengurangi penggunaan saran kekerasan fisik.
  4. Memperluas bidang kesejahteraan atau meningkatkan kualitas kesejahteraan.

 C.  Batasan Legitimasi Kebijakan Pendidikan

Legitimasi berasal dari kata legitimacy yang berarti: memberi kuasa atau kewenangan (otorisasi) pada dasar bekerjanya sistem politik, termasuk proses penyusunan perencanaan, usul untuk memecahkan problema-problema yang timbul di masyarakat. Menurut Silalahi dalam Ali Imron (Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia, 2002:53). Legitimasi juga berasal dari kata legitimation yang berarti: suatu proses spesifik dimana program-program pemerintah diotorisasikan atau diabsahkan.

Legitimasi mengandung dua makna, yang pertama menyangkut pemberian kewenangan untuk memberikan usulan atas suatu kegiatan (legitimacy) dan yang kedua menyangkut pemberian kewenangan untuk melaksanakan program-program yang diusulkan (legitimation). Oleh karena legitimacy memberikan kewenangan untuk usul, dan legitimation memberikan kewenangan untuk melaksanakan, maka legitimacy dilakukan terlebih dahulu dan baru kemudian legitimation. Dalam konteks ini legitimasi berperan untuk memberi pengakuan bahwa setiap kebijakan yang diputuskan nantinya adalah yang terbaik untuk kepentingan masyarakat di mana kebijakan itu disahkan.

Kadar Legitimasi

a.  Pra legitimasi, ada dalam pemerintahan yang baru terbentuk yang meyakini memiliki kewenangan tapi sebagian kelompok masyarakat belum mengakuinya

b.  Berlegitimasi, yaitu ketika pemerintah bisa meyakinkan masyarakat dan masyarakat menerima dan mengakuinya.

c.  Tak berlegitimasi, ketika pemimpin atau pemerintah gagal mendapat pengakuan dari masyarakat tapi pemimpin tersebut menolak untuk mengundurkan diri, akhirnya muncul tak berlegitimasi. Untuk mempertahankan kewenangannya biasanya digunakan cara-cara kekerasan.

d.  Pasca legitimasi, yaitu ketika dasar legitimasi sudah berubah.

D.  Proses Legitimasi Kebijakan Pendidikan

Setelah kebijakan berhasil diformulasikan, sebelum diterapkan pada masyarakat, kebijakan tersebut haruslah memperoleh legitimasi (pengesahan) atau kekuatan hukum yang mengatur penerapan (implementasi) kebijakan pada masyarakat. Legitimasi sangat penting karena akan membawa pengaruh terhadap masyarakat banyak, baik yang menguntungkan bagi sebagian masyarakat maupun yang membawa dampak yang merugikan kelompok lain. Selain itu setiap kebijakan juga membawa implikasi terhadap anggaran yang harus dikeluarkan pemerintah. Pada umumnya wewenang melakukan legitimasi dimiliki oleh pemerintah atau badan legislatif. Namun kalau dikaji lebih mendalam, bahwa proses legitimasi tersebut tidak dapat dipisahkan dari hubungan antara negara dan rakyat sebagai sumber legitimasi yang paling utama, sebab ukuran legitimasi yang dimiliki oleh pemerintah sangat tergantung pada tersedianya dukungan bagi pemerintah dan apa yang ingin diperoleh dari masyarakat.

Adapun cara-cara yang digunakan untuk mendapatkan dan mempertahankan legitimasi dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu:

  1. Simbolis yaitu dengan cara menumbuhkan kepercayaan terhadap masyarakat dalam bentuk simbol-simbol seperti kepribadian yang baik, menjunjung tinggi nilai- budaya dan tradisi. Contoh; upacara kenegaraan, pementasan wayang, pengidentifikasian diri dengan kelompok mayoritas (misalnya agama tertentu) merupakan sejumlah contoh penggunaan simbol-simbol yang bersifat ritualistik.
  2. Prosedural yaitu menjanjikan kesejahteraan materiil kepada rakyat, seperti fasilitas pendidikan dan kesehatan lebih baik,  kesempatan kerja lebih besar, menjamin tersedianya pangan yang dibutuhkan rakyat, menjanjikan sarana produksi pertanian, sarana komunikasi dan transportasi, serta modal yang memadai.
  3. Materiil yaitu dengan cara mengadakan pemilihan umum untuk menentukan para wakil rakyat, perdana menteri, presiden, dan sebagainya. Para anggota lembaga tinggi negara atau referendum untuk mengesahkan suatu kebijakan umum.

Pada umumnya, pemimpin pemerintahan yang mendapatkan legitimasi berdasarkan prinsip-prinsip legitimasi tradisional, ideologi, dan kualitas pribadi cenderung menggunakan metode simbolik.

  Menurut Andrain berdasarkan prinsip pengakuan dan dukungan masyarakat terhadap pemerintah maka legitimasi dikelompokkan menjadi lima tipe yaitu:

  1. Legitimasi tradisional: masyarakat memberikan pengakuan dan dukungan kepada pemimpin pemerintahan karena pemimpin tersebut merupakan keturunan  pemimpin ”berdarah biru” yang dipercaya harus memimpin masyarakat.
  2. Legitimasi ideologi: masyarakat memberikan dukungan kepada pemimpin pemerintahan karena pemimpin tersebut dianggap sebagai penafsir dan pelaksana ideologi. Ideologi yang dimaksudkan tidak hanya yang doktriner seperti komunisme, tetapi juga yang pragmatis seperti liberalisme dan ideologi pancasila.
  3. Legitimasi kualitas pribadi: masyarakat memberikan pengakuan dan dukungan kepada pemerintah karena pemimpin tersebut memiliki kualitas pribadi berupa kharismatik maupun penampilan pribadi dan prestasi cemerlang dalam bidang tertentu.
  4. Legitimasi prosedural:  masyarakat memberikan pengakuan dan dukungan kepada pemerintah karena pemimpin tersebut mendapat kewenangan menurut prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
  5. Legitimasi instrumental: masyarakat memberikan pengakuan dan dukungan kepada pemerintah karena pemimpin tersebut menjanjikan atau menjamin kesejahteraan materiil (instrumental) kepada masyarakat.

Dalam kehidupan nyata biasanya para pemimpin pemerintahan tidak hanya menggunakan satu tipe, tetapi juga mengkombinasikan dari dua tipe atau lebih sesuai dengan struktur dan tingkat perkembangan masyarakatnya.

Ada kalanya suatu kebijaksanaan yang telah dirumuskan, dimintakan pendapat secara langsung kepada rakyat, dan rakyat diminta memberi dukungan. Tetapi, ada kalanya, dukungan tersebut dimintakan oleh pengurus kebijaksanaan kepada tokoh-tokoh non formal atau kunci di masyarakat. Dengan harapan, tokoh kunci atau non formal itulah, yang akan mencari dukungan kepada massa atau rakyat kebanyakan.

Tokoh-tokoh kunci atau non formal tersebut ada di berbagai bidang agama, profesi, budaya dan seni, ekonomi, pertanian dan bahkan sektor-sektor ekonomi dan jasa. Tokoh-tokoh non formal ini, meski tidak menduduki jabatan apa pun di pemerintahan, umumnya mempunyai massa banyak dan menaruh kepercayaan yang besar terhadap tokohnya. Bahkan dalam hal-hal tertentu, sesuatu yang dikemukakan oleh tokoh kunci tersebut, diterima dengan lapang hati oleh rakyatnya.

Di negara-negara yang menganut sistem pemerintahan liberal, prinsip yang dipedomani berkenaan dengan legitimasi ini adalah koalisi, dengan doktrin: mayority-coalation-building. Doktrin ini dianggap praktis, oleh karena apa yang disuarakan oleh orang yang lebih banyak itu dipandang sebagai suara orang banyak, dan oleh karena itu harus didukung dan disahkan. Sungguh pun demikian, presiden khususnya di Amerika Serikat, masih mempunyai hak veto terhadap suara mayoritas rakyat yang dikemukakan melalui wakil-wakilnya di parlemen. Sebab, suara parlemen, yang dianggap pencerminan dari rakyat tersebut, tidak mungkin mencerminkan 100% suara rakyat.

Di negara kita, voting dengan menggunakan suara terbanyak dianggap sebagai jalan terakhir, jika tidak mungkin dicapai kesepakatan.  Musyawarah yang dilakukan oleh para wakil rakyat tersebut diupayakan agar tercapai kemufakatan. Dengan demikian, tak ada kelompok mayoritas dan kelompok minoritas dalam permusyawaratan. Upaya-upaya banyak dilakukan agar kemufakatan ini bisa dicapai, misalkan dengan saling mengadakan lobi.

Kebijaksanaan yang telah diformulasikan dan disahkan secara formal tersebut, ternyata bukanlah sesuatu yang sudah final. Masih memungkinkan adanya revisi, perbaikan, dan penyempurnaan. Dan legitimasi tersebut dilakukan antara lain juga dalam rangka menyempurnakan, agar ketika dilaksanakan nantinya tidak mengalami hambatan. Sebab, dengan legitimasi ini, rakyat akan menyatakan dukungan oleh karena sesuai dengan aspirasi dan harapannya. Kegiatan legitimasi adalah mencari dukungan sekaligus menyempurnakan kebijaksanaan, sedangkan hasil akhir legitimasi adalah rumusan kebijaksanaan yang sudah sah dan dianggap final.

E.  Krisis Legitimasi

Suatu legitimasi dapat pula mengalami krisis bila seseorang atau lembaga

yang memiliki legitimasi itu tidak memiliki kecakapan (skill) yang cukup

untuk melakukan pengelolaan (manajemen) Negara secara keseluruhan.

Dalam hal ini legitimasi perlu diikuti oleh kapabilitas dan kapasitas untuk

menimplementasikan program yang langsung menyentuh rakyat, rakyat

sebagai pemegang legitimasi tertinggi, keamanan dan kesejahteraan rakyat

adalah ukuran utama dalam menilai kemampuan legitimasi kapabilitas

pemerintahan. Dengan demikian, dapatlah disimpulkan bahwa kekuasaan yang

legitimated tidak selalu berbanding lurus dengan kecakapannya.

Krisis legitimasi biasanya terjadi pada masa transisi. Selain itu, perubahan yang terjadi dari suatu tingkat dan kualitas perkembangan menuju ke tingkat dan kualitas perkembangan masyarakat berikutnya. Masyarakat semacam ini akan cenderung mempertanyakan setiap kewenangan yang dianggap tidak mencerminkan aspirasi hidup dalam masyarakat. Lucyan Pye menyebutkan empat sebab krisis legitimasi:

  1. Pertama, prinsip kewenangan beralih pada prinsip kewenangan yang lain.
  2. Kedua, persaingan yang sangat tajam dan tak sehat tetapi juga tak disalurkan melalui prosedur yang seharusnya diantara para pemimpin pemerintahan sehingga terjadi perpecahan dalam tubuh pemerintah.
  3.  Ketiga, pemerintah tak mampu memenuhi janjinya sehingga menimbulkan kekecewaan dan keresahan di kalangan masyarakat.
  4. Keempat, sosialisasi tentang kewengan mengalami perubahan.

Krisis legitimasi akan semakin gawat manakala pihak yang berwenang tidak tanggap atas perubahan sikap terhadap kewenangan dalam masyarakat

 F.   Problema-Problema Legitimasi

Ada banyak problema dalam pelaksanaan legitimasi kebijaksanaan pendidikan. Problema-problema tersebut yang pertama, terdapatnya resistensi dari eks aktor kebijaksanaan yang kini tidak menjadi aktor lagi.  Ada semacam kecenderungan, bahwa eks aktor-aktor kebijaksanaan tersebut, masih mempunyai anggapan bahwa apa yang dulunya ia rumuskan, bahkan telah dilaksanakan dapat dipertahankan hingga kini.

Kedua, terdapat resistensi dari kelompok konservatif atas kebijaksanaan yang baru saja dirumuskan. Ini jika kebijaksanaan yang telah dirumuskan tersebut berbeda dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan sebelumnya yang sudah dianggap mentradisi. Sesuatu yang sudah mentradisi umumnya memang sulit diubah, dan jika bermaksud untuk mengubahnya, pada masyarakat yang konservatif, dibutuhkan waktu lama.

Ketiga, sebagai akibat dari adanya resistensi kelompok konservatif dan eks aktor kebijaksanaan yang tidak lagi menjadi aktor, terbawa serta para pengikutnya.  Para pengikut ini, umumnya juga berkecenderungan mengikuti gerak dan langkah pemimpinnya. Oleh karena itu proses legitimasi menjadi terhambat, atau setidak-tidaknya membutuhkan waktu lama.

Keempat, terdapatnya resistensi dari kelompok yang punya visi, persepsi dan kepentingan yang berbeda dengan para perumus dan legitimator kebijaksanaan. Kelompok resisten demikian, umumnya sulit diajak komproni, jika tidak berhasil didekati. Oleh karena itu, legitimator harus berusaha mendekati kelompok ini, agar mereka dapat bersama-sama memberikan dukungan terhadap kebijaksanaan yang telah dirumuskan.

BAB III

PENUTUP

A.  KESIMPULAN

Dengan adanya legitimasi yang dimiliki oleh seorang pemimpin dapat menimbulkan kestabilan politik dan memungkinkan terjadinya perubahan sosial dan membuka kesempatan yang semakin besar bagi pemerintah untuk tidak hanya memperluas bidang-bidang kesejahteraan yang hendak ditangani, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan, dalam konteks ini kesejahteraan dalam bidang pendidikan. Legitimasi sangat penting karena akan membawa pengaruh terhadap masyarakat banyak, baik yang menguntungkan bagi sebagian masyarakat maupun yang membawa dampak yang merugikan kelompok lain. Selain itu setiap kebijakan juga membawa implikasi terhadap anggaran yang harus dikeluarkan pemerintah. Pada umumnya wewenang melakukan legitimasi dimiliki oleh pemerintah atau badan legislatif.

 

Analisis Kebijakan dan Pembuatan Keputusan: Implementasi Kebijakan Pendidikan

BAB I

PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang

Salah satu kebijakan nasional di bidang pendidikan yang sangat populer dewasa ini adalah penerapan model manajemen berbasis sekolah (MBS). Penerapan model MBS ini dilandasi oleh beberapa asumsi antara lain : (1) sistem sentralisasi pendidikan yang diterapkan selama ini belum memperlihatkan hasil yang menggembirakan, (2) kebijakan pendidikan selama ini lebih berfokus pada input dan output, padahal sekolah sebagai sistem hendaknya melihat dari sisi input, proses, dan output, (3) model MBS dianggap tetap dan sesuai dengan jiwa otonomi daerah yang tengah diterapkan saat ini, dan (4) lebih memberikan kesempatan dan kebebasan pada sekolah dan stakeholder dalam mengembangkan sekolah dengan kondisi dan potensidaerah masing – masing.

Pada pasal 54 UUSPN mengatur peran serta masyarakat, yaitu (a) peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan, dan (b) masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksanaan, dan penggunaan hasil pendidikan.

Dalam rangka mewujudkan visi misi sekolah sesuai dengan prinsip MBS, maka sekolah perlu memberdayakan masyarakat dan lingkungan secara optimal. Hal ini penting karena sekolah memerlukan masukan dari masyarakat dalam menyusun program yang relevan, sekaligus memerlukan dukungan masyarakat dalam melaksanakan program tersebut. Disisi lain masyarakat memerlukan jasa sekolah untuk mendapatkan program – program pendidikan sesuai dengan yang diinginkan. Oleh karena itu, sekolah berkewajiban memberi penerangan tentang tujuan – tujuan, dan program sekolah sehingga sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat terhadapa sekolah. Dengan kata lain, antara sekolah dan masyarakat  harus dibina dan dikembangkan suatu hubungan yang harmonis yang akan memberikan kontribusi yang lebih baik terhadap pengembangan pendidikan sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan pada sekolah.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah pengertian kebijakan pendidikan?

2. Apakah fungsi kebijakan dan pendidikan?

3. Apa saja karakteristik kebijakan pendidikan?

4. Bagaimana implementasi kebijakan pendidikan di Indonesia?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui pengertian kebijakan pendidikan

2. Untuk mengetahui fungsi kebijakan dan pendidikan

3. Untuk mengetahui karakteristik kebijakan pendidikan.

4. Untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pendidikan di Indonesia.

BAB II

PEMBAHASAN

A.  Pengertian Kebijakan Pendidikan

1.      Kebijakan

Kebijakan (policy) seringkali disamakan dengan istilah seperti politik,program, keputusan, undang-undang, aturan, ketentuan-ketentuan, kesepakatan, konvensi, dan rencana strategis.

Sebenarnya dengan adanya definisi yang sama dikalangan pembuat kebijakan, ahli kebijakan, dan masyarakat yang mengetahui tentang hal tersebut tidak akan menjadi sebuah masalah yang kaku. Namun, untuk lebih memperjelasnya bagi semua orang yang akan berkaitan dengan kebijakan, maka alangkah baiknya definisi policy haruslah dipahamkan.

Berikut adalah definisi kebijakan.

a)      United Nations (1975) : Suatu deklarasi mengenai suatu dasar pedoman bertindak, suatu arah tindakan tertentu, suatu program mengenai aktifitas –aktivitas tertentu atau suatu rencana(Wahab, 1990).

b)      James E. Anderson (1978) : perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu (Wahab, 1990).

c)      Prof. Heinz Eulau dan Kenneth Prewitt : a standing decision characterized by behavioral consistency and repetitiveness on the part of both those who make it and those who abide by it (Jones, 1997).

2.      Kebijakan Pendidikan

Definisi kebijakan pendidikan sebagaimana adanya dapat disimak melalui pernyatan-pernyataan berikut ini.

Ali Imron dalam bukunya Analisis Kebijakan Pendidikan menjelaskan bahwa kebijakan pendidikan adalah salah satu kebijakan Negara. Carter V Good (1959) memberikan pengertian kebijakan pendidikan (educational policy) sebagai suatu pertimbangan yang didasarkan atas system nilai dan beberapa penilaian atas factor-faktor yang bersifat situasional, pertimbangan tersebut dijadikan sebagai dasar untuk mengopersikan pendidikan yang bersifat melembaga.

Dapat disimpulakan bahwa kebijakan pendidikan adalah suatu produk yang dijadikan sebagai panduan pengambilan keputusan pendidikan yang legal-netral dan disesuaikan dengan lingkugan hidup pendidikan secara moderat.

B.  Fungsi Kebijakan dan Pendidikan

Faktor yang menentukan perubahan, pengembangan, atau restrukturisasi organisasi adalah terlaksananya kebijakan organisasi sehingga dapat dirasakan bahwa kebijakan tersebut benar-benar berfungsi dengan baik. Hakikat kebijakan ialah berupa keputusan yang substansinya adalah tujuan, prinsip dan aturan-aturan. Format kebijakan biasanya dicatat dan dituliskan sebagai pedoman oleh pimpinan, staf, dan personel organisasi, serta interaksinya dengan lingkungan eksternal.

Kebijakan diperoleh melalui suatu proses pembuatan kebijakan. Pembuatan kebijakan (policy making) adalah terlihat sebagai sejumlah proses dari semua bagian dan berhubungan kepada sistem sosial dalam membuat sasaran sistem. Proses pembuatan keputusan memperhatikan faktor lingkungan eksternal, input (masukan), proses (transformasi), output (keluaran), dan feedback (umpan balik) dari lingkungan kepada pembuat kebijakan.

Sedangkan Pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara orang tua, masyarakat dan pemerintah. Dengan dasar kata – kata bijak itu, maka perbaikan kualitas pendidikan di Indonesia menjadi beban bersama orang tua, Masyarakat dan pemerintah. Dalam Undang – undang no 20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikam nasional disrbutkan beberapa peran yang dapat dilakukan oleh masyarakat, pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pendidikan. 

Berdasarkan penegasan di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan pendidikan dibuat untuk menjadi pedoman dalam bertindak, mengarahkan kegiatan dalam pendidikan atau organisasi atau sekolah dengan masyarakat dan pemerintah  untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, kebijakan merupakan garis umum untuk bertindak bagi pengambilan keputusan pada semua jenjang pendidikan atau organisasi.

C.  Karakteristik Kebijakan Pendidikan

Kebijakan pendidikan memiliki karakteristik yang khusus, yakni:

  1. Memiliki tujuan pendidikan

Kebijakan pendidikan harus memiliki tujuan, namun lebih khusus, bahwa ia harus memiliki tujuan pendidikan yang jelas dan terarah untuk memberikan kontribusi pada pendidikan.

  1. Memenuhi aspek legal-formal

Kebijakan pendidikan tentunya akan diberlakukan, maka perlu adanya pemenuhan atas pra-syarat yang harus dipenuhi agar kebijakan pendidikan itu diakui dan secara sah berlaku untuk sebuah wilayah. Maka, kebijakan pendidikan harus memenuhi syarat konstitusional sesuai dengan hirarki konstitusi yang berlaku di sebuah wilayah hingga ia dapat dinyatakan sah dan resmi berlaku di wilayah tersebut. Sehingga, dapat dimunculkan suatu kebijakan pendidikan yang legitimat. 

  1. Memiliki konsep operasional

Kebijakan pendidikan sebagai sebuah panduan yang bersifat umum, tentunya harus mempunyai manfaat operasional agar dapat diimplementasikan dan ini adalah sebuah keharusan untuk memperjelas pencapaian tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Apalagi kebutuhan akan kebijakan pendidikan adalah fungsi pendukung pengambilan keputusan.

  1. Dibuat oleh yang berwenang

Kebijakan pendidikan itu harus dibuat oleh para ahli di bidangnya yang memiliki kewenangan untuk itu, sehingga tak sampai menimbulkan kerusakan pada pendidikan dan lingkungan di luar pendidikan.  Para administrator pendidikan, pengelola lembaga pendidikan dan para politisi yang berkaitan langsung dengan pendidikan adalah unsur minimal pembuat kebijakan pendidikan.

  1. Dapat dievaluasi

Kebijakan pendidikan itu pun tentunya tak luput dari keadaan yang sesungguhnya untuk ditindaklanjuti. Jika baik, maka dipertahankan atau dikembangkan, sedangkan jika mengandung kesalahan, maka harus bisa diperbaiki. Sehingga, kebijakan pendidikan memiliki karakter dapat memungkinkan adanya evaluasi terhadapnya secara mudah dan efektif.

  1. Memiliki sistematika

Kebijakan pendidikan tentunya merupakan sebuah sistem jua, oleh karenanya harus memiliki sistematika yang jelas menyangkut seluruh aspek yang ingin diatur olehnya. Sistematika itu pun dituntut memiliki efektifitas, efisiensi dan sustainabilitas yang tinggi agar kebijakan pendidikan itu tidak bersifat pragmatis, diskriminatif dan rapuh strukturnya akibat serangkaian faktof yang hilang atau saling berbenturan satu sama lainnya. Hal ini harus diperhatikan dengan cermat agar pemberlakuannya kelak tidak menimbulkan kecacatan hukum secara internal. Kemudian, secara eksternal pun kebijakan pendidikan harus bersepadu dengan kebijakan lainnya; kebijakan politik; kebijakan moneter; bahkan kebijakan pendidikan di atasnya atau disamping dan dibawahnya.

D. Implementasi Kebijakan Pendidikan di Indonesia

Salah satu tujuan negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia dan untuk itu setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender. Pendidikan untuk semua menjamin keberpihakan kepada peserta didik yang memiliki hambatan fisik ataupun mental, hambatan ekonomi dan sosial ataupun kendala geografis, dengan menyediakan layanan pendidikan untuk menjangkau mereka yang tidak terjangkau.

Pendidikan nasional bagi negara berkembang seperti Indonesia merupakan program besar, yang menyajikan tantangan tersendiri. Hal ini karena jumlah penduduk yang luar biasa dan posisinya tersebar ke berbagai pulau. Ditambah lagi Indonesia merupakan masyarakat multi-etnis dan sangat pluralistik, dengan tingkat sosial-ekonomi yang beragam. Hal ini menuntut adanya sistem pendidikan nasional yang kompleks, sehingga mampu memenuhi kebutuhan seluruh rakyat.

Sistem pendidikan semacam itu tidak mungkin dipenuhi tanpa adanya suatu perencanaan pendidikan nasional yang handal. Perencanaan itu juga bukan perencanaan biasa, tetapi suatu bentuk perencanaan yang mampu mengatasi perubahan kebutuhan dan tuntutan, yang bisa terjadi karena perubahan lingkungan global. Globalisasi yang menjangkau seluruh bagian bumi membuat Inonesia tidak bisa terisolasi. Perkembangan teknologi telekomunikasi dan informasi, membuat segala hal yang terjadi di dunia internasional berpengaruh juga berpengaruh ke Indonesia.

Dalam mengimplementasikan desentralisasi di bidang pendidikan, sebagai wujud dari implementasi kebijakan pemerintah maka diterapkanlah Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Dengan MBS, maka sekolah-sekolah yang selama ini dikontrol ketat oleh pusat menjadi lebih leluasa bergerak, sehingga mutu dapat ditingkatkan. Pemberdayaan sekolah dengan memberikan otonomi yang lebih besar tersebut merupakan sikap tanggap pemerintah terhadap tuntutan masyarakat, sekaligus sebagai sarana peningkatan efisiensi pendidikan. Tanggung jawab pengelolaan pendidikan bukan hanya oleh pemerintah tetapi juga oleh sekolah dan masyarakat dalam rangka mendekatkan pengambilan keputusan ke tingkat yang paling dekat dengan peserta didik. MBS ini sekaligus memperkuat kehidupan berdemokrasi melalui desentralisasi kewenangan, sumber daya dan dana ke tingkat sekolah sehingga sekolah dapat menjadi unit utama peningkatan mutu pembelajaran yang mandiri (kebijakan langsung, anggaran, kurikulum, bahan ajar, dan evaluasi). Program MBS sendiri merupakan program nasional sebagaimana yang tercantum dalam Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 Pasal 51 (1): “Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah”

Dalam konteks, MBS memungkinkan organisasi sekolah lebih tanggap, adaptif, kreatif, dalam mengatasi tuntutan perubahan akibat dinamika eksternal, dan pada saat yang sama mampu menilai kelebihan dan kelemahan internalnya untuk terus meningkatkan diri.

Tujuan utama MBS adalah meningkatkan efisiensi, mutu, dan pemerataan pendidikan. Peningkatan efisiensi diperoleh melalui keleluasaan mengelola sumber daya yang ada, partisipasi masyarakat dan penyederhanaan birokrasi.

Peningkatan mutu diperoleh melalui partisipasi orangtua, kelenturan pengelolaan sekolah, peningkatan profesionalisme guru, serta hal lain yang dapat menumbuhkembangkan suasana yang kondusif. Pemerataan pendidikan tampak pada tumbuhnya partisipasi masyarakat (stake-holders), terutama yang mampu dan peduli terhadap masalah pendidikan. Implikasinya adalah pemberian kewenangan yang lebih besar kepada kabupaten dan kota untuk mengelola pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerahnya. Juga, melakukan perubahan kelembagaan untuk memenuhi dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam perencanaan dan pelaksanaan, serta memberdayakan sumber daya manusia, yang menekankan pada profesionalisme.

Berikut TIGA PILAR MBS (Manajemen Berbasis Sekolah):

1. Manajemen Sekolah

a)      Kepala sekolah dan masyarakat sekolah dituntut untuk menerapkan pengelolaan/manajemen sekolah yang transparan, akuntabel dan partisipatif

b)      Kepala sekolah dan stafnya didorong berinovasi dan berimprovisasi agar menjadi kreatif dan berprakarsa.

c)      Kepala sekolah dan masyarakat sekolah menjadikan sekolah sebagai tempat perubahan.

2. Pembelajaran yang Aktif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan

a)      Kepala sekolah dan guru harus memahami konsep belajar dan cara belajar anak dan memandang anak sebagai individu yang unik yang mempunyai kemampuan yang berbeda.

b)      Proses pembelajaran didesain dengan memanfaatkan organisasi kelas agar guru dan siswa menjadi Aktif dan Kreatif yang mendukung terciptanya pembelajaran yang Efektif namun tetap Menyenangkan (PAKEM).

3. Peran Serta Masyarakat

a)      Menggali inisiatif, prakarsa, dukungan, dan kontribusi masyarakat untuk pendidikan sekolah.

b)      Masyarakat terlibat dan merasa memiliki sekolah.

c)      Sekolah yang paling berhasil & diminati masyarakat adalah sekolah yang kepala sekolah, guru, dan masyarakatnya bekerjasama secara aktif mengembangkan sekolah.

Bentuk-bentuk peran serta masyarakat termasuk:

d)     Menggunakan jasa sekolah;

e)      Memberikan kontribusi dana, bahan, dan tenaga;

f)       Membantu anak belajar di rumah;

g)      Berkonsultasi masalah pendidikan anak;

h)      Terlibat dalam kegiatan ekstra kurikuler;

i)        Pembahasan kebijakan sekolah.

Pelaksanaan MBS memerlukan upaya penyelarasan, sehingga pelaksanaan berbagai komponen sekolah tidak tumpang tindih, saling lempar tugas dan tanggung jawab. Dengan begitu, tujuan yang telah ditetapkan sebagai konkretisasi visi dan misi organisasi dapat dicapai secara efektif, efisien, dan relevan dengan keperluannya.

BAB III
PENUTUP

A.    Kesimpulan

Kebijakan (policy) seringkali disamakan dengan istilah seperti politik,program, keputusan, undang-undang, aturan, ketentuan-ketentuan, kesepakatan, konvensi, dan rencana strategis.

Kebijakan pendidikan adalah suatu penilaian terhadap sistem nilai dan faktor-faktor kebutuhan situasional, yang dioperasikan dalam sebuah lembaga sebagai perencanaan umum untuk panduan dalam mengambil keputusan, agar tujuan pendidikan yang diinginkan bisa dicapai.

Kebijakan diperoleh melalui suatu proses pembuatan kebijakan. Pembuatan kebijakan (policy making) adalah terlihat sebagai sejumlah proses dari semua bagian dan berhubungan kepada sistem sosial dalam membuat sasaran sistem. Proses pembuatan keputusan memperhatikan faktor lingkungan eksternal, input (masukan), proses (transformasi), output (keluaran), dan feedback (umpan balik) dari lingkungan kepada pembuat kebijakan.

Fungsi kebijakan pendidikan yaitu kebijakan pendidikan dibuat untuk menjadi pedoman dalam bertindak, mengarahkan kegiatan dalam pendidikan atau organisasi atau sekolah dengan masyarakat dan pemerintah  untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, kebijakan merupakan garis umum untuk bertindak bagi pengambilan keputusan pada semua jenjang pendidikan atau organisasi.

Kebijakan pendidikan memiliki karakteristik yang khusus, yakni: 1) Memiliki tujuan pendidikan . Kebijakan pendidikan harus memiliki tujuan, namun lebih khusus, bahwa ia harus memiliki tujuan pendidikan yang jelas dan terarah untuk memberikan kontribusi pada pendidikan, 2) Memenuhi aspek legal-formal. Kebijakan pendidikan tentunya akan diberlakukan, maka perlu adanya pemenuhan atas pra-syarat yang harus dipenuhi agar kebijakan pendidikan itu diakui dan secara sah berlaku untuk sebuah wilayah, 3)  Memiliki konsep operasional. Kebijakan pendidikan sebagai sebuah panduan yang bersifat umum, tentunya harus mempunyai manfaat operasional agar dapat diimplementasikan dan ini adalah sebuah keharusan untuk memperjelas pencapaian tujuan pendidikan yang ingin dicapai, 4) Dibuat oleh yang berwenang. Kebijakan pendidikan itu harus dibuat oleh para ahli di bidangnya yang memiliki kewenangan untuk itu, sehingga tak sampai menimbulkan kerusakan pada pendidikan dan lingkungan di luar pendidikan, 5) Dapat dievaluasi. Kebijakan pendidikan itu pun tentunya tak luput dari keadaan yang sesungguhnya untuk ditindaklanjuti, 6) Memiliki sistematika. Kebijakan pendidikan tentunya merupakan sebuah sistem jua, oleh karenanya harus memiliki sistematika yang jelas menyangkut seluruh aspek yang ingin diatur olehnya.

 

  1. B.     Saran

Dalam konteks pembangunan daerah, pendidkan seharusnya mampu memberikan respon yang baik terhadap tuntutan pembangunan dan aspirasi masyarakat yang dilayaninya. Ini berarti, bahwa perumusan kebijakan pendidikan hendaknya memperhatikan aspirasi yang berkembang di daerah tersebut.  Dan berarti dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah, pihak – pihak yang berkepentingan dengan sekolah itu seperti orang tua dan masyarakat setempat, sepatutnya memiliki akses terhadap perumusan kebijakan pendidikan untuk kepentingan memajukan pendidikan.

Dalam mengimplementasikan desentralisasi di bidang pendidikan, sebagai wujud dari implementasi kebijakan pemerintah maka diterapkanlah Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Dengan MBS, maka sekolah-sekolah yang selama ini dikontrol ketat oleh pusat menjadi lebih leluasa bergerak, sehingga mutu dapat ditingkatkan. Pemberdayaan sekolah dengan memberikan otonomi yang lebih besar tersebut merupakan sikap tanggap pemerintah terhadap tuntutan masyarakat, sekaligus sebagai sarana peningkatan efisiensi pendidikan.

DAFTAR RUJUKAN

Imron,Ali. 2008. Kebijakan Pendidikan Di Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara.

Gunawan, H. Ary,.1986.Kebijakan-kebijakan Pendidikan di Indonesia , Jakarta :

Bina Aksara.

Roskina Mas, Sitti. 2011. Jurnal : Partisipasi Masyarakat dan Orang Tua dalam

Penyelenggaraan Pendidikan. Volume 23, nomor 3, Maret 2011. Malang: Universitas Negeri Malang Fakultas Ilmu Pendidikan Jurusan Manajemen Pendidikan. 

118.98.166.62/…/PAPARAN%20DI%20KEMKUMHAM%20081110.pdf

Sunandar,satrio.2012.Perencanaan Strategik.(online)

            http://satrioarismunandar6.blogspot.com/2012/04/perencanaan-strategik dan.html#!/2012/04/perencanaan-strategik-dan.html

Oktajesi. 2011. Kebijakan Pendidikan di Indonesia. (online)

http://oktaseiji.wordpress.com/2011/04/24/kebijakan-pendidikan-di-indonesia/ Diakses tanggal 20 januari 2013.

fathulmustaqim.2011.Kebijakan Pendidikan di Indonesia. (online)

http://fathulmustaqim.blogspot.com/2011/09/kebijakan-pendidikan-di-indonesia.html Diakses tanggal 25 januari 2013.

Rahardjo, Mudjia. 2010. Pengantar Analisis Kebijakan Pendidikan. (online)

http://mudjiarahardjo.uin-malang.ac.id/artikel/111.html diakses tanggal 19 januari 2013.

 

Analisis Kebijakan dan Pembuatan Keputusan: Komunikasi Kebijakan Pendidikan

BAB I

PENDAHULUAN

A.   Latar Belakang

            Komunikasi pada hakekatnya adalah suatu proses sosial, yaitu sesuatu yang berlangsung atau berjalan antar manusia. Sebagai proses sosial, maka dalam komunikasi terjadi interaksi individu dengan lingkungannya. Inilah yang akhirnya menyebabkan terjadinya proses perubahan perilaku dari tidak tahu menjadi tahu, dati tidak paham menjadi paham dan dari yang sebelumnya tidak mengacuhkan situasi masa depan menjadi berantusias sekali akan harapan-harapan positif pada masa yang akan datang.
            Kebijakan pendidikan yang telah disahkan hendaknya senantiasa dikomunikasikan kepada rakyat.Mengapa perlu dikomunikasikan?Agar kebijakan pendidikan tersebut dikenal oleh, dan bahkan dianggap sebagai bagian dari kehidupan rakyat. Dengan perkataan lain, komunikasi kebijakan pendidikan bermaksud mengkhalayakkan rumusan kebijakan yang sudah sah (legitimated) tersebut kepada khalayak luas.

B.  Rumusan Masalah

  1. Apakah pengertian dari komunikasi kebijakan pendidikan?
  2. Apakah tujuan dari komunikasi kebijakan pendidikan?
  3. Apakah alasan diperlukannya komunikasi kebijakan pendidikan?
  4. Apakah batasan komunikasi kebijakan pendidikan?
  5. Apa saja model-model komunikasi kebijakan pendidikan?
  6. Apa saja problema komunikasi kebijakan pendidikan?

 C.  Tujuan Pembahasan

  1. Mengetahui pengertian komunikasi kebijakan pendidikan.
  2. Mengetahui tujuan dari komunikasi kebijakan pendidikan.
  3. Mengetahui alasan perlunya komunikasi kebijakan pendidikan.
  4. Mengetahui batasan komunikasi kebijakan pendidikan.
  5. Mengetahui model-model komunikasi kebijakan pendidikan.
  6. Mengetahui problema komunikasi kebijakan pendidikan.

BAB II

PEMBAHASAN

A.  Pengertian KomunikasiKebijakan Pendidikan

Wilbur Schrarmm (Ashadi, 1987, dalam Suprapto, 2006: 4-5) menyatakan komunikasi sebagai suatu proses berbagi (sharing process), Schrarmm menguraikan demikian: “Komunikasi berasal dari kata-kata (bahasa) latin communis yang berarti umum (common) atau bersama. Apabila kita berkomunikasi, sebenarnya kita sedang berusaha menumbuhkan suatu kebersamaan (commoness) dengan seseorang.Yaitu kita berusaha berbagi informasi, ide, atau sikap”.

Dari uraian Schrarmm itu dapat disimpulkan bahwa sebuah komunikasi yang efektif adalah komunikasi yang berhasil melahirkan kebersamaan (commoness), kesepahaman antar sumber (source) dengan penerima (audience-receiver)-nya. Sebuah komunikasi akan benar-benar efektif apabila audience menerima pesan, pengertian dan lain-lain persis sama seperti apa yang dikehendaki oleh penyampai. 

Sedangkan kebijakan adalah seperangkat aturan, dan pendidikan itu menunjuk pada bidangnya.Sehingga, kebijakan pendidikan merupakan seperangkat aturan mengenai pendidikan.

Maka, komunikasi kebijakan pendidikan dapat diartikan sebagai suatu proses berbagi informasi, ide, atau sikap mengenai aturan dalam pendidikan.

  1. B.  Alasan-Alasan Perlunya Komunikasi Kebijakan Pendidikan
  2. Agar khalayak memahami lebih dalam

Kebijakan pendidikan yang telah dirumuskan harus senantiasa dikomunikasikan secara terus-menerus kepada khalayak, agar khalayak memahaminya lebih dalam.Sebab, tidak diterimanya suatu kebijakan tersebut, bisa jadi bukan karena kebijakan yang dirumuskan tersebut kurang aspiratif, melainkan terutama karena belum dipahaminya secara mendalam oleh khalayak.

  1. Menghindari kesalahan pemahaman

Kontinuitas komunikasi sangat penting, jika kita sadari bahwa tidak semua hal yang dikomunikasikan oleh komunikator itu senantiasa dapat dicerna persis oleh komunikan.Kesalahan pemahaman inilah, yang seringkali menjadi penyebab tidak tersosialisasikannya suatu rumusan kebijakan yang sudah sah tersebut.Bahkan, tidak mendukungnya mereka yang terikat oleh kebijakan, terhadap kebijakan yang sah bisa disebabkan salahnya pemahaman akibat kurangnya komunikasi.

            Komunikasi kebijakan juga harus senantiasa dilakukan, agar penetrasi-penetrasi informasi yang tidak sesuai dengan kebijakan tidak lebih unggul dibandingkan dengan informasi mengenai kebijakan.Informasi-informasi yang salah mengenai kebijakan, dapat dicounter oleh informasi yang benar mengenai kebijakan.Berarti, komunikasi kebijakan juga sekaligus dapat memperbaiki kesalahan interpretasi khalayak terhadap kebijakan.

            Dalam setiap komunikasi, umumnya teradapat halanganatau apa yang disebut dengan barrier. Halangan demikian akan berhasil ditembus, manakala komunikasi dilakukan secara terus-menerus. Untuk menembus barrier ini, kadang-kadang juga diperlukan siasat tertentu.Lebih-lebih jika sifat barrier telah mentradisi dan mengakar dengan simbol- simbol yang telah dimiliki oleh khalayak. Komunikasi yag dilakukan terus-menerus tersebut haruslah juga memanfaatkan simbol-simbol yang lazim dipakai oleh khalayak sasaran kebijakan.

C.  Batasan Komunikasi Kebijakan Pendidikan

Komunikasi dalah suatu proses, yang dalam proses tersebut partisipan bertukar tanda-tanda informasi dalam suatu waktu. Tanda-tanda informasi tersebut data saja bersifat verbal, non verbal, dan paralinguistik.Tanda-tanda verbal dapat berupa kata-kata, angka-angka, baik yang diucapkan maupun yang ditulis.Tanda-tanda non verbal dapat berupa ekspresi fasial, gerak anggota tubuh, pakaian, warna, musik, waktu, ruamg, rasa, sentuhan, dan bau. Sedangkan tanda-tanda paralinguistik meliputi: kualitas suara, kecepatan bicara, tekanan suara, vokalisasi, yang digunakan untuk menunjukkan emosi tertentu (Gonzalez, dalam Jahi, 1988, dalam Imron, 2008).

 

            Komunikasi kebijakan pendidikan adalah sosialisasi atas rumusan-rumusan kebijakan pendidikan yang sudah dilegitimasikan.Sebagai komunikatornya adalah para aktor perumusan kebijakan pendidikan, sedangkan sebagai komunikannya adalah para pelaksana kebijakan pendidikan beserta dengan perangkat dan khalayak pada umumnya.Adapun bahan yang dikomunikasikan adalah rumusan-rumusan kebijakan, mulai dari konsiderannya, isinya, sampai dengan penjelasannya.Para pelaksana kebijakan pendidikan bersama dengan perangkatnya mengkomunikasikan lagi rumusan kebijakan tersebut kepada khalayak umum.

 

Khalayak umum sendiri kemudian juga mengkomunikasikan rumusan

kebijakan pendidikan kepada sesamanya. Rumusan kebijakan tersebut, menjadi bagian dari kehidupan khalayak, dan oleh karena itu maka mereka mengambil bagian dalam pelaksanaannya.

 

  1. D.  Model Komunikasi Pendidikan

 

Model komunikasi dapat dibedakan menjadi 3 macam.

 

  1. 1.    Model Komunikasi Satu Arah

Model Komunikasi satu arah lazim disebut sebagai komunikasi aksi. Model komunikasi satu arah ini, umumnya berasal dari arah atas menuju ke bawah.Model komunikasi kebijakan demikian lazim dikenal dengan top down.Komunikasi yang terjadi ialah sepihak.Pembuat kebijakan sebagai komunikatornya, sementara pelaksana dan khalayak menjadi komunikannya.Pembuat kebijakan dianggap sebagai sumber pesan, sementara pelaksana dan khalayak kebanyakan dianggap sebagai penerimanya.Lebih lanjut, para pelaksana bertindak selaku komunikatornya, kemudian khalayak kebanyakan berlaku sebagai penerima pesannya.

 

Jika digambarkan, model komunikasi satu arah dari atas ke bawah

tersebut adalah sebagai berikut:

 

 

 

 

 

Dalam perkembangan lebih lanjut, model komunikasi satu arah ini mempunyai aliran yang berlawanan, ialah dari bawah ke atas.Model komunikasi kebijakan demikian, dikenal dengan bottom up. Jika digambarkan, adalah sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

  1. 2.    Model Komunikasi Dua Arah

Model komunikasi ini disebut juga model komunikasi interaksi. Model ini, mempunyai dua arah sekaligus, ialah aliran dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Ada kebutuhan yang sama antara perumus kebijakan yang berkapasitas sebagai sumber pesan dengan para pelaksana kebijakan yang berkapasitas sebagai penerimanya. Ada kebutuhan yang sama antara pelaksana kebijakan sebagai sumber pesan pesan kedua (setelah pembuat kebijakan) dengan khalayak sebagai penerima pesan. Komunikasi dua arah, dapat juga berupa komunikasi yang konsultatif, di mana sumber pesan dengan penerima pesan memberikan kontribusi yang seimbang.

 

            Jika digambarkan, model komunikasi interaksi ini adalah sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

  1. 3.    Model Komunikasi Multiarah

Model komunikasi ini disebut juga model komunikasi transaksi. Model komunikasi ini mempunyai aliran yang multiarah.Aliran pesan, tidak saja dari sumber pesan ke penerima atau dari penerima ke sumber pesan, melainkan dapat terjadi antar sumber pesan dan antar penerima pesan. Dengan demikian, keseluruhan komponen-komponen komunikasi, baik yang bertindak sebagai pemberi pesan maupun yang bertindak selaku penerima pesan, sama-sama memberikan kontribusi yang seimbang dalam proses komunikasi.

 

Menurut model komunikasi transaksi, pembuat kebijakan, pelaksana

kebijakan dan khalayak sasarannya, sama-sama aktif dalam proses komunikasi. Dengan demikian, pesan-pesan kebijakan tersebut dapat dicerna persis oleh mereka.

 

  1. E.  Problema Komunikasi Kebijakan Pendidikan

            Problema komunikasi kebijakan dapat dibedakan atas yang bersumber dari komunikatornya, yang bersumber dari pesannya sendiri, dan yang bersumber dari komunikannya.

 

Problema yang bersumber dari komunikator kebijakan pendidikan adalah:

            Pertama kurang ahlinya komunikator dalam menyampaikan pesan-pesan kebijakan, sehingga kebijakan pendidikan yang rumusannya jelas, bisa tidak jelas karena tidak disampaikan dengan baik oleh komunikatornya.Kedua, komunikator mempunyai referensi yang berbeda dengan komunikan dalam banyak hal.Berbedanya referensi ini bisa menjadi penyebab taktepatnya jargon-jargon yang dipakai oleh komunikator dalam menyampaikanpesan-pesan kebijakan pendidikan, dari visi komunikan.Ketiga, kurangnya kredibilitas komunikator di mata komunikan.Kredibilitas komunikator, meliputi banyak hal, mulai dari tingkat ketokohannya di masyarakatnya (di mata komunikan), perilaku dan sikapnya, serta kemampuan aktingnya.Bagaimanapun juga, komunikator adalah orang yang menjadi pusat perhatian khalayak. Karena itu, kapasitas pribadinya tidak akan lepas dari penilaian khalayak.

 

Problema-problema komunikasi kebijakan pendidikan yang bersumber

dari pesannya sendiri adalah:

            Pertama, pesan itu sendiri, ialah rumusan kebijakannya tidak begitu jelas.Ketidakjelasan rumusan ini terjadi sebagai akibat dari banyaknya kompromi dan upaya konsensus yang dilakukan oleh para aktor pada saat merumuskan kebijakan. Jika rumusan kebijakan itu tidak jelas, maka akan ditangkap komunikator secara tidak jelas, lebih-lebih jika disampaikan kepada komunikan atau khalayak, akan tertangkap tidak jelas lagi.Kedua, sebagai rumusan kebijakan yang baru dan belum mengkhalayak,bisa jadi rumusan kebijakan tersebut dirasakan asing oleh khalayak.Karena dirasakan asing, memberikan peluang bagi munculnya penolakan dari komunikan.Sebab, seberapa pun kadarnya, komunikan pasti telah punya referensi mengenai banyak hal.Referensi yang telah ada dalam dirinya tersebut, bisa menjadipenyebab resistensinya terhadap hal-hal yang baru, terlebih dengan hal-hal yangasing.Ketiga, sebagai akibat dari komprominya banyak aktor dalam merumuskankebijakan, tidak jarang rumusan kebijakan tersebut sangat ideal dan kurangrealistik. Ini bisa menjadi penyebab komunikan yang menerima pesan darikomunikator tersebut apatis, karena menganggap apa yang disampaikan olehkomunikator sekedar isapan jempol. Misalnya saja, rumusan kebijakan yangterlalu ambisius dan tidak mungkin dapat dilakukan.

 

Di dunia pendidikan, contoh demikian pernah terjadi, misalnya saja

dengan mandeknya kebijakan pendidikan di SMA, yang memecah program menjadi program A dan program B. Sampai dengan sekarang, program B tersebut ternyata macet sampai dengan waktu yang tidak diketahui, karena apa yang baik dalam gagasan belum tentu realistik dengan keadaan yang ada di SMA-SMA. Fasilitas dan sumber daya manusia yang cakap untuk pelaksanaan program tersebut ternyata terbatas dalam dunia pendidikan kita.

 

Haruslah diketahui, bahwa program B yang ditunda pelaksanaannya

tersebut memang telah pernah diujicobakan dan berhasil, melalui eksperimentasi

yang cukup panjang, ialah melalui SMA PPSP di sepuluh LPTK. Mengingat di

SMA PPSP, segala sumber-sumber potensial yang dibutuhkan telah tersedia,

maka hasil eksperimentasi tersebut mengalami hambatan pada sekolah-sekolah

konvensional yang sumber daya pendidikannya terbatas.

Sementara itu, problema komunikasi kebijakan pendidikan yang bersumberdari komunikannya adalah:

Pertama, heterogennya komunikan.Heterogenitas komunikan ini, bisa dalam hal tingkatan pendidikannya, ragam etnik, kepercayaan dan agamanya, dan ragam simbol-simbol yang dipakai dalam kehidupannya.Heterogenitas komunikan ini, menjadikan penyebab sulitnya mencari “bahasa” yang cocok untuk mereka.Penyesuaian penyampaian pesan berdasarkan mereka yang berada di strata atas, tentu menjadi penyebab tidak dipahaminya pesan-pesan tersebut oleh rakyat kebanyakan, sementara jika menyesuaikan dengan mereka yang tingkatannya rendah, bisa dianggap tak berbobot oleh mereka yang berada di tingakatan atas.Kedua, adanya pengetahuan sebelumnya dari pihak komunikan yangberbeda sama sekali dengan pesan-pesan kebijakan yang baru saja ia terima. Seleksi yang dilakukan ini bisa menjadi penyebab diterimanya kebijakan tersebut secara sepotong-sepotong dan tidak utuh.Tidak utuhnya penerimaan atas rumusan kebijakan bisa menjadi penyebab kelirunya pemahaman seseorang mengenai kebijakan.

BAB III

PENUTUP

A.           Kesimpulan

Komunikasi kebijakan pendidikan merupakan suatu proses berbagi informasi, ide, atau sikap mengenai kebijakan dalam bidang pendidikan. Komunikasi kebijakan pendidikan sangat diperlukan bagi masyarakat agar mereka memahami lebih dalam mengenai kebijakan pendidikan, menghindari kesalahpahaman. Komunikasi kebijakan pendidikan juga mempunyai beberapa batasan yakni .Para pelaksana kebijakan pendidikan bersama dengan perangkatnya mengkomunikasikan lagi rumusan kebijakan tersebut kepada khalayak umum.Di dalam prakteknya kebijakan pendidikan memiliki beberapa model dianntaranya model komunikasi satu arah, model komunikasi dua arah, dan model komunikasi multiarah.Komunikasi kebijakan pendidikan di dalam kehidupan sehari-hari terutamanya di dalam bidang pendidikan memiliki beberapa problematika yakni kurang ahlinya komunikator dalam menyampaikan pesan-pesan kebijakan, sehingga kebijakan pendidikan yang rumusannya jelas, bisa tidak jelas karena tidak disampaikan dengan baik oleh komunikatornya.Kedua, komunikator mempunyai referensi yang berbeda dengan komunikan dalam banyak hal, Ketiga, kurangnya kredibilitas komunikator di mata komunikan. Sementara itu, problema komunikasi kebijakan pendidikan yang bersumber dari komunikannya adalah:Pertama, heterogennya komunikan, Kedua, adanya pengetahuan sebelumnya dari pihak komunikan yangberbeda sama sekali dengan pesan-pesan kebijakan yang baru saja ia terima.

B.  Saran

Bagi pihak pemerintah agar lebih memperhatikan cara mengkomunikasikan kebijakan pendidikan kepada stakeholder pendidikan dan khalayak, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman yang terkait dengan pendidikan. Bagi penulis atau akademisi agar dapat menambah wawasan yang diperlukan dalam praktik komunikasi kebijakan pendidikan.

 

DAFTAR RUJUKAN

 

Alasan-Alasan Perlunya Komunikasi Kebijakan Pendidikan, (Online),(http://ebookbrowse.com/alasan-alasan-perlunya-komunikasi-kebijakan-pendidikan-pdf-d355894780), diakses 28 Januari 2013.

Imron, Ali. 2008. Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara.

Suprapto, Tommy. 2006. Pengantar Teori Komunikasi. Yogyakarta: Media

Pressindo(Anggota IKAPI).

Analisis Kebijakan dan Pembuatan Keputusan: Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan Pendidikan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tuntutan pengembangan sumber daya manusia darri waktu kewaktu semakin meningkat. Oleh karena itu layanan pendidikan harus mampu mengikuti perkembangan tersebut. Selain keluarga dan sekolah, masyarakat memiliki peran tersendiri terhadap pendidikan. Peran dominan orang tua pada saat anak-anak dalam masa pertumbuhan hingga menjadi orang tua. Dan pada masa tersebut orang tua harus mampu memenuhi kebutuhan pook seorang anak. Sedangkan peran pada pendewasaan dan pematangan individu merupakan peran dari kelompok masayarakat. Masyarakat adalah kumpulan individu dan kelompok yang diikat dalam kesatuan negara, kebudayaan, dan agama yang memiliki cita-cita,peraturan-peraturann dan sistem kekuasaan tertentu.Sedangkan partisipasi masyarakat merupakan ikut sertaan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil dan evaluasi program pembangunan.

 Selama ini penyelenggaraan partisipasi masyarakat di Indonesia terbatas pada keikutsertaan anggota masyarakat dalam implementasi atau penerapan program-program pembangunan. Hal ini dipahami sebagai upaya mobilisasi untuk kepentingan pemerintah dan negara. Dalam implementasi partisipasi masyarakat, seharusnya anggota masyarakat merasa bahwa tidak hanya menjadi objek dari kebijakan pemerintah namun harus dapat mewakili masyrakat itu sendiri dengan kepentingan mereka. Perwujudan partisipasi masyarakat dapat dilakukan secara individu atau kelompok, spontan atau terorganisir, secara berkelanjutan atau sesaat.

B. Rumusan Masalah

1. Apa pengetian partisipasi masyarakat?

2. Mengapa diperlukan partisipasi masyarakat dalam kebijakan pendidikan?

3. Apa batasan partisipasi masyarakat dalam kebijakan pendidikan?

4. Bagaimana upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kebijakan

pendidikan?

C. Tujuan

1.  Untuk mengetahui pengetian partisipasi masyarakat.

2.  Untuk mengetahui mengapa diperlukan partisipasi masyarakat dalam

kebijakan pendidikan.

3.  Untuk mengetahui batasan partisipasi masyarakat dalam kebijakan

Pendidikan.

4.  Untuk mengetahui upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam

kebijakan pendidikan.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian Partisipasi Masyarakat

Partisipasi dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah ikut serta dalam suatu kegiatan. Sedangkan masyarakat menurut Aly dan Supatra (dalam Yulianto, 2010)  adalah eksistensi yang hidup, dinamis, dan selalu berkembang. Menurut pendapat Mubyarto (dalam Amransyah, 2012) bahwa mendefinisikan partisipasi sebagai kesediaan untuk membantu keberhasilan setiap program sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri.

Menurut Canter (dalam Amransyah, 2012) mendefinisikan partisipasi sebagai feed-forward information and feedback information. Dengan definisi ini, partisipasi masyarakat sebagai proses komunikasi dua arah yang terus menerus dapat diartikan bahwa partisipasi masyarakat merupakan komunikasi antara pihak pemerintah sebagai pemegang kebijakan dan masyarakat di pihak lain sebagai pihak yang merasakan langsung dampak dari kebijakan tersebut. Dari pendapat Canter juga tersirat bahwa masyarakat dapat memberikan respon positif dalam artian mendukung atau memberikan masukan terhadap program atau kebijakan yang diambil oleh pemerintah, namun dapat juga menolak kebijakan.

Kebijakan pendidikan dibuat dan diimplementasikan untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh rakyat. Oleh karena masalah-masalah rakyat  yang bermaksud  dipecahkan, maka dalam pelaksanaannya memerlukan dukungan dan partisipasi rakyat.

 Peran serta masyarakat/partisipasi masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan . selain itu masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana dan pengguna hasil.

 Dalam Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 BAB III pasal 4 peran serta /partisipasi maysarakat dapat berbentuk:

  1. Pendirian dan penyelenggaraan satuan pendidikan pada jalur pendidikan sekolah atau jalur pendidikan luar sekolah, pada semua jenis pendidikan kecuali pendidikan kedinasan, dan pada semua jenjang pendidikan di jalur pendidikan sekolah;
  2. Pengadaan dan pemberian bantuan tenaga kependidikan untuk melaksanakan atau membantu melaksanakan pengajaran, pembimbingan dan/atau pelatihan peserta didik;
  3. Pengadaan dan pemberian bantuan tenaga ahli untuk membantu pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar dan/atau penelitian dan pengembangan;
  4. Pengadaan dan/atau penyelenggaraan program pendidikan yang belum diadakan dan/atau diselenggarakan oleh pemerintah untuk menunjang pendidikan nasional;
  5. Pengadaan dana dan pemberian bantuan yang dapat berupa wakaf, hibah, sumbangan, pinjaman, beasiswa, dan bentuk lain yang sejenis;
  6. Pengadaan dan pemberian bantuan ruangan, gedung, dan tanah untuk melaksanakan kegiatan belajar-mengajar;
  7. Pengadaan dan pemberian bantuan buku pelajaran dan peralatan pendidikan untuk melaksanakan kegiatan belajar-mengajar;
  8. Pemberian kesempatan untuk magang dan/atau latihan kerja;
  9. Pemberian bantuan manajemen bagi penyelenggaraan satuan pendidikan dan pengembangan pendidikan nasional;
  10. Pemberian pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijaksanaan dan/atau penyelenggaraan pengembangan pendidikan;
  11. Pemberian bantuan dan kerjasama dalam kegiatan penelitian dan pengembangan; dan
  12. Keikutsertaan dalam program pendidikan dan/atau penelitian yang diselenggarakan oleh pemerintah di dalam dan/atau di luar negeri.

Peranserta masyarakat itu lebih tegas disebutkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002, tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah (Hadiyanto, 2004:86). Baik Dewan Pendidikan maupun Komite Sekolah, mereka berperan sebagai:

  1. Pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan;
  2. Pendukung (supporting agency), baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan;
  3. Pengontrol (controlling agency) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan;
  4. Mediator antara pemerintah (eksekutif) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (legislatif) dengan masyarakat.

B. Alasan Perlunya Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan Pendidikan

Di negara yang menjunjung tinggi demokrasi, diyakini bahwa pemerintahan dibuat dari, oleh dan untuk rakyat. Kebijakan-kebijakan negaranya termasuk kebijakan pendidikannya, sebagai bagian dari perangkat untuk menjalankan pemerintahan di negara tersebut, juga berasal dari, oleh dan untuk rakyat. Karena itu, partisipasi masyarakat dalam kebijakan pendidikan bukanlah jargon baru lagi.

Selain alasan demokrasi, kebijakan pendidikan tersebut secara kongkrit dimaksudkan untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh rakyat di bidang pendidikan. Rakyat lebih banyak tahu mengenai masalah mereka sendiri, dan bahkan juga banyak mengetahui bagaimana cara memecahkannya. Maka, keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, justru memperkukuh pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh pelaksana formal.

Pembangunan yang dilakukan oleh negara termasuk salah satu wujud dari implementasi kebijaksanaan yang diformulasikan. Yang dibangun tersebut, tidak hanya masalah fisik dan mental, melainkan juga sekaligus pembangunan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat, dengan demikian termasuk bagian atau objek dari pembangunan itu sendiri.

Masyarakat yang dipandang sebagai modal dasar pembangunan, yang jika digalakkan akan besar sumbangannya terhadap pembangunan yang digalakkan. Keterlibatan mereka dalam melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan negara, termasuk kebijaksanaan pendidikannya, adalah manifestasi dari pemanfaatan dan pendayagunaan modal dasar pembangunan.

Keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan, tidak saja sekedar dipandang sebagai loyalitas rakyat atas pemerintahannya, melainkan yang juga tak kalah penting adalah kebijaksanaan tersebut hendaknya dianggap oleh masyarakat sebagai miliknya. Dengan adanya perasaan memiliki terhadap kebijaksanaan-kebijaksanaan, masyarakat akan semakin banyak sumbangannya dalam pelaksanaan-pelaksanaan kebijaksanaan, termasuk kebijaksanaan pendidikannya.

C. Batasan Partisipasi Masyarakat

Partisipasi adalah suatu term yang menunjuk kepada adanya keikutsertaan secara nyata dalam suatu kegiatan. Partisipasi masyarakat dalam kebijaksanaan pendidikan adalah keikutsertaan masyarakat dalam memberikan gagasan, kritik membangun, dukungan dan pelaksanaan kebijaksanaan pendidikan. Dalam sistem pendidikan yang top down partisipasi masyarakat dalam kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dibuat dan diimplementasikan tidak begitu dipermasalahan; tetapi pada sistem pemerintahan yang bottom up, tingginya partisipasi masyarakat dalam impementasi kebijaksanaan, dapat dijadikan sebagai indikasi sukses tidaknya kebijaksanaan.

Muhajirin (dalam Imron, 2008) menggolongkan partisipasi masyarakat ke dalam tipologinya, ialah partisipasi kuantitatif dan partisipasi kualitatif. Partisipasi kuantitatif menunjuk kepada frekuensi keikutsertaan terhadap implementasi kebijaksanaan, sementara partisipasi kualitatif menunjuk kepada tingkat dan derajatnya.

Koentjoroningrat (dalam Imron, 2008) menggolongkan partisipasi masyarakat berdasarkan posisi individu dalam kelompoknya. Pertama, partisipasi masyarakat dalam aktivitas bersama dalam proyek khusus; kedua, partisipasi anggota masyarakat sebagai individu dalam aktivitas bersama pembangunan.

Miftah Thoha (dalam Imron, 2008) menggolongkan partisipasi masyarakat ke dalam tiga golongan, yaitu: partisipasi mandiri yang merupakan usaha berperan serta yang dilakukan secara mandiri oleh pelakunya, partisipasi mobilisasi, dan partisipasi seremoni.

Secara luas, partisipasi dapat diartikan sebagai demokratisasi politik: masyarakat yang menentukan tujuan, strategi dan perwakilannya dalam pelaksanaan kebijaksanaan atau pembangunan. Secara sempit, partisipasi dapat diartikan sebagai keterlibatan masyarakat dalam keseluruhan proses perubahan dan pengembangan masyarakat sesuai dengan arti pembangunan sendiri. Sebagai lawan dari kegiatan politik, partisipasi dapat diartikan sebagai: golongan-golongan masyarakat yang berbeda-beda kepentingnnya dididik mengajukan secara rasional keinginannya dan menerima sukarela keputusan pembangunan.

D. Upaya-upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Kebjakan Pendidikan

Setiap kebijakan pendidikan yang digulirkan oleh pembuat dan pelaksana kebijaksanaan, umumnya mendapat respons dari masyarakat. Meskipun mungkin suatu kebijakan tidak didukung oleh sebagian masyarakat. Meskipun mungkin suatu kebijakan tidak didukung oleh sebagian besar masyarakat, tetapi haruslah disadari bahwa sebagian masyarakat yang lainnya pasti ada yang mendukung.

Dengan demikian, pembuat dan pelaksana kebijakan harus senantiasa berusaha agar kebijaksanaan yang digulirkan, melibatkan sebanyak mungkin partisipasi masyarakat, terutama dalam hal pelaksanaannya. Hal inilah memerlukan upaya dan rekayasa.

Beberapa upaya yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

  1. Menawarkan sanksi atas masyarakat yang tidak mau berpartisipasi.
  2. Menawarkan hadiah kepada mereka yang mau berpartisipasi.
  3. Melakukan persuasi kepada masyarakat, bahwa dengan keikutsertaan masyarakat dalam kebijaksanaan yang dilaksanakan, justru akan menguntungkan masyarakat sendiri, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
  4. Menghimbau masyarakat untuk turut berpartisipasi melalui serangkaian kegiatan.
  5. Mengaitkan partisipasi masyarakat dengan layanan birokrasi yang lebih baik.
  6. Menggunakan tokoh-tokoh kunci masyarakat yang mempunyai khalayak banyak untuk ikut serta dalam kebijaksanaan, agar masyarakat kebanyakan yang menjadi pengikutnya juga sekaligus ikut serta dalam kebijaksanaan yang diimplementasikan.
  7. Mengaitkan keikutsertaan masyarakat dalam implementasi kebijaksanaan dengan kepentingan mereka.
  8. Menyadarkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi terhadap kebijaksanaan yang telah ditetapkan secara sah. Dan kebijaksanaan yang sah tersebut adalah salah satu dari wujud pelaksanaan dan perwujudan aspirasi masyarakat.

Ada beberapa penyebab mengapa masyarakat enggan atau tidak mau berpartisipasi dalam kebijakan yang digulirkan. Penyebab-penyebab tersebut adalah:

  1. Jika kebijaksanaan tersebut bertentangan dengan tata nilai dan tata norma yang dijunjung tinggi oleh masyarakat.
  2. Kurang mengikatnya kebijaksanaan tersebut kepada masyarakat. Ada kebijaksanaan yang sangat mengikat dan kebijaksanaan yang begitu mengikat. Kebijaksanaan yang sangat mengikat umumnya memberlakukan sanksi yang jelas bahkan bisa menjadi penyebab yang menerima sanksi dianggap mempunyai cacat sosial; sedangkan kebijaksanaan yang tidak demikian mengikat umumnya tidak demikian dipatuhi dan tidak menjadikan penyebab cacat sosial bagi pelanggarnya.
  3. Adanya ketidakpastian  hokum baik bagi mereka yang berpartisipasi aktif maupun bagi mereka yang tidak berpartisipasi.
  4. Jika kebijaksanaan tersebut terlalu ambisius dan ideal, sehingga oleh masyarakat dianggap tidak realitis. Hal demikian bisa menjadikan penyebab masyarakat enggan berpartisipasi, karena mereka tidak yakin bahwa partisipasi mereka membawa hasil.
  5. Adanya anggota masyarakat yang memang sengaja tidak berpartisipasi disebabkan alasan-alasan untuk mencari untung secara tepat. Padahal, keuntungan tersebut baru didapat, jika ia melanggar ketentuan yang berlaku dalam kebijaksanaan. Anggota masyarakat tersebut cenderung tidak mau berpartisipasi dalam kebijaksanaan yang digulirkan.
  6. Rumusan kebijaksanaan tidak jelas dan mungkin antara rumusan satunya dengan yang lain kelihatan bertentangan, lebih-lebih partisipasi aktif yang dilandasi oleh kesadaran yang dalam.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Partisipasi masyarakat sebagai proses komunikasi dua arah yang terus menerus dapat diartikan bahwa partisipasi masyarakat merupakan komunikasi antara pihak pemerintah sebagai pemegang kebijakan dan masyarakat di pihak lain sebagai pihak yang merasakan langsung dampak dari kebijakan tersebut.

Akhirnya dapatlah disadari bahwa partisipasi masyarakat bagi kebersilan kebijakan pendidikan menduduki posisi yang strategis, karena masyarakat pada dasarnya merupakan stakeholders pendidikan yang paling utama. Dengan demikian sangatlah tepat, jika masyarakat mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya dalam pengambilan keputusan untuk berbagai persoalan yang penting dalam proses pendidikan. Atas dasar pengertian ini, maka otonomi pendidikan pada dasarnya memungkinkan terciptanya keyakinan bahwa pendidikan itu dari, oleh, dan untuk masyarakat.

B. Saran

Fungsi masyarakat sebagai pusat pendidikan sangat bergantung pada taraf perkembangan dari masyrakat dan sumber-sumber belajar yang tersedia didalamnya. Lembaga-lembaga masyarakat yang mempunyai peran edukatif yang sangat besar adalah kelompok sebaya, organisasi (kepemudaan, keagamaan, sosial, kebudayaan, ekonomi, politik) dan media massa.

 Sebagai bagian dari masyarakat, maka marilah kita hendaknya untuk lebih meningkatkan partisipasi dan kepedulian kita terhadap pendidikan yang ada di lingkungan tempat tinggal kita. Sehingga pendidikan dapat berlangsung dengan sebaik-baiknya.

DAFTAR RUJUKAN

Amransyah, M.S. 2012. Teori Partisipasi Masyarakat Menurut Para Ahli., (Online), (http://child-island.blogspot.com/2012/03/teori-partisipasi-masyarakat-menurt.html), diakses 28 Januari 2013.

Hadiyanto. 2004. Mencari Sosok Desentralisasi Manajemen Pendidikan di Indonesia. Jakarta:Rineka Cipta.

Imron, Ali. 2008. Kebijakan Pendidikan di Indonesia. Jakarta:Bumi Aksara.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional. (Online), (http://www.bbhn.go.id), diakses 28 Januari 2013.

Yulianto, J.A. 2010. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Pendidikan, (Online), (http://pandidikan.blogspot.com/2010/05/partisipasi-masyarakat-dalam.html), diakses 28 Januari 2013. Continue reading