Kebijakan Pendidikan Di Indonesia

BAB I

PENDAHULUAN

  1. A.    Latar Belakang

 Indonesia adalah negara di Asia Tenggara, yang merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.508 pulau dan juga sebagai Nusantara. Negara yang mempunyai banyak budaya, suku, ras, dan adat istiadat tentu memerlukan adanya suatu kebijakan untuk  mewariskan semua itu untuk generasi penerusnya. Mewariskan sesuatu yang berupa pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai. Untuk mewujudkannya seringkali menggunakan pendidikan sebagai sarana atau alatnya.

Tatkala masyarakat sendiri yang menyelenggarakan pendidikan, tatkala itulah pendidikan sekadar dipandang sebagai peristiwa sosial. Hanya karena bertambahnya tuntutan, bertambahnya kompleksitas kehidupan, pendidikan yang diselenggarakan masyarakat sendiri tanpa adanya intervensi dari penguasa atau pemerintah umumnya tidak memadai. Lebih-lebih dalam masyarakat sekarang di mana perkembangan kehidupan demikian kompleks, pendidikan yang hanya diselenggarakan oleh masyarakat, terutama dalam kepengurusannya secara makro, tidak lagi memadai bahkan mustahil terjadi.

Itulah sebabnya, pengurusan masalah-masalah pendidikan dibutuhkan intervensi dari pemerintah atau penguasa. Di negara maju sendiri, yang masyarakatnya sudah mempunyai kesadaran yang sedemikian tinggi terhadap pendidikan dalam realitasnya masih juga membutuhkan intervensi pemerintah, biarpun dalam kadar yang tak seberapa besar. Amerika Serikat adalah salah satu negara yang dapat diambil sebagai contohnya.

Menjadikan sebagai peristiwa politik di negara-negara yang sudah merdeka, lebih-lebih yang baru saja merdeka tentulah dipandang penting. Selain alasan tidak memadainya pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat tanpa intervensi dari pemerintah, juga terdapat alasan yang lebih fundamental. Sebab, dalam realitasnya pewarisan budaya bagi generasi terdahulu kepada generasi berikutnya acap diwarnai oleh pertentangan atau konflik-konflik. Pertentangan dan konflik ini selalu terjadi karena adanya anggapan-anggapan yang berbeda mengenai apa yang mesti diwariskan dan bagaimana cara mewariskannya. Jika dalam masyarakat yang budayanya tunggal dan homogen saja konflik-konflik demikian dapat bahkan sering terjadi, lebih-lebih dalam masyarakat yang budayanya heterogen atau majemuk.

 

  1. B.     Rumusan Masalah
    1. Bagaimana pengertian dari kebijakan?
    2. Bagaimana fungsi dari kebijakan?
    3. Bagaimana kebijakan pendidikan yang ada di Indonesia?

 

  1. C.    Tujuan Pembahasan
  2. Mendefinisikan pengertian dari kebijakan.
  3. Mendeskripsikan fungsi dari kebijakan.
  4. Mengetahui kebijakan pendidikan yang ada di Indonesia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II

PEMBAHASAN

  1. A.    Pengertian Kebijakan

Kebijakan merupakan terjemahan dari kata policy yang berasal dari bahasa Inggris. Kata policy diartikan sebagai sebuah rencana kegiatan atau pernyataan mengenai tujuan-tujuan yang diajukan atau diadopsi oleh suatu pemerintahan, partai politik, dan lain-lain. Kebijakan juga diartikan sebagai pernyataan-pernyataan mengenai kontrak penjaminan atau pernyataan tertulis. Pengertian ini mengandung arti bahwa yang disebut kebijakan adalah mengenai suatu rencana, pernyataan tujuan, kontrak penjaminan dan pernyataan tertulis baik yang dikeluarkan oleh pemerintah, partai politik, dan lain-lain.

James E. Anderson memberikan pengertian kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu. Pengertian ini memberikan pemahaman bahwa kebijakan dapat berasal dari seorang pelaku atau sekelompok pelaku yang berisi serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu. Kebijakan ini diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku dalam rangka memecahkan suatu masalah tertentu.

Pengertian lain mengenai kebijakan dikemukakan oleh M. Irfan Islamy. Ia memberikan pengertian kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat. Kebijakan yang dikemukakan oleh M. Irfan Islamy ini mencakup tindakan-tindakan yang ditetapkan pemerintah. Kebijakan ini tidak cukup hanya ditetapkan tetapi dilaksanakan dalam bentuk nyata. Kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah tersebut juga harus dilandasi dengan maksud dan tujuan tertentu. Terakhir, pengertian M. Irfan Islamy meniscayakan adanya kepentingan bagi seluruh masyarakat yang harus dipenuhi oleh suatu kebijakan dari pemerintah.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan merupakan serangkaian tindakan yang menjadi keputusan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertujuan untuk memecahkan masalah demi kepentingan masyarakat.

  1. B.     Fungsi Kebijakan

Faktor yang menentukan perubahan, pengembangan, atau restrukturisasi organisasi adalah terlaksananya kebijakan organisasi sehingga dapat dirasakan bahwa kebijakan tersebut benar-benar berfungsi dengan baik. Hakikat kebijakan ialah berupa keputusan yang substansinya adalah tujuan, prinsip dan aturan-aturan. Format kebijakan biasanya dicatat dan dituliskan sebagai pedoman oleh pimpinan, staf, dan personel organisasi, serta interaksinya dengan lingkungan eksternal.

Kebijakan diperoleh melalui suatu proses pembuatan kebijakan. Pembuatan kebijakan (policy making) adalah terlihat sebagai sejumlah proses dari semua bagian dan berhubungan kepada sistem sosial dalam membuat sasaran sistem. Proses pembuatan keputusan memperhatikan faktor lingkungan eksternal, input (masukan), proses (transformasi), output (keluaran), dan feedback (umpan balik) dari lingkungan kepada pembuat kebijakan.

Berkaitan dengan masalah ini, kebijakan dipandang sebagai: (1) pedoman untuk bertindak, (2) pembatas prilaku, dan (3) bantuan bagi pengambil keputusan (Pongtuluran, 1995:7). Berdasarkan penegasan di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan dibuat untuk menjadi pedoman dalam bertindak, mengarahkan kegiatan dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, kebijakan merupakan garis umum untuk bertindak bagi pengambilan keputusan pada semua jenjang organisasi.

 

  1. C.    Kebijakan pendidikan yang ada di Indonesia

            Uluran pemerintah di bidang pendidikan dimaksudkan untuk mengemban amanat konstitusi. Amanat tersebut, tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yang berbunyi antara lain mencerdaskan kehidupan bangsa. Rumusan yang dihasilkan oleh para pendiri republik tersebut sangat dalam maknanya, tetapi dalam setiap periode mengalami berbagai interpretasi sesuai dengan perkembangan. Berkembangnya tujuan pendidikan dari GBHN satu ke GBHN berikutnya mengindikasikan bahwa apa yang telah dikemukakan dalam Undang-Undang Dasar tersebut, ialah mencerdaskan kehidupan bangsa, haruslah dapat diinterpretasikan sesuai dengan kurun zamannya.

Pada batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 disebutkan: Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran (ayat 1); Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan Undang-Undang (ayat 2). Ayat pertama memberikan petunjuk kepada kita, bahwa pemerintah mendapatkan amanat untuk menjamin hak-hak warga negara dalam mendapatkan layanan pendidikan, sedangkan ayat kedua memberikan petunjuk bahwa pemerintah berkewajiban untuk menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional.

Dalam penyelenggaraan pendidikan, ada banyak masalah yang segera harus dipecahkan. Masalah-masalah tersebut adalah sebagaimana dikemukakan berikut:

  1. 1.    Ketidakseimbangan

Masalah kebijaksanaan pendidikan mendesak yang harus segera dipecahkan pertama-tama adalah terdapatnya ketidakseimbangan. Ketidakseimbangan tersebut meliputi:

  1. Keseimbangan mengenai jumlah penduduk yang berada pada usia sekolah dengan fasilitas yang tersedia untuk mereka.

Masalah demikian, lebih terasa setelah animo masyarakat terhadap pendidikan semakin besar. Di tingkat sekolah dasar, persoalan demikian telah dirasakan terutama pada awal-awal repelitapertama, sedangkan pada repelita kelima dan keenam hampir-hampir persoalan ini telah dapat diselesaikan.

Sungguhpun demikian, persoalan ini kemudian beralih ke jenjang pendidikan di atasnya, ialah sekolah menengah pertama. Ini dirasakan terutama setelah terdapatnya amanat wajib belajar 9 tahun, bertambah tiga tahun dibandingkan periode-periode sebelumnya, yang 6 tahun. Penempatan sekolah menengah pertama dalam satu jajaran dengan sekolah dasar, yang menjelma menjadi pendidikan dasar, agaknya juga dimaksudkan untuk memberikan kesempatan yang lebih tinggi kepada anggota masyarakat untuk mendapatkan layanan pendidikan yang lebih baik. bagaimanapun, sedikit ataupun banyak, peningkatan wajib belajar dari 6 tahun menjadi 9 tahun, berkonsekuensi bagi penyediaan prasarana dan sarana, biaya dan tenaga pendidikan yang memadai.

  1. Ketidakseimbangan pendidikan secara horizontal.

Ketidakseimbangan ini bersentuhan dengan persoalan jenis dan jenjang pendidikan. Tingkat kemajuan yang dicapai di bidang pendidikan kejuruan dan teknik relatif kurang dibandingkan bidang pendidikan umum. Pada kurun repelita pertama, perbandingan murid sekolah umum dan kejuruan pada sekolah lanjutan pertama adalah 2:1. Perbandingan demikian, tampaknya juga berlanjut sampai dengan sekarang, oleh karena animo masyarakat terhadap sekolah-sekolah kejuruan memang umumnya kurang. Terbatasnya prasarana dan sarana yang dibutuhkan oleh sekolah kejuruan, tampaknya juga turut memperkukuh tidak seimbangnya pendidikan kita secara horizontal.

Ketidakseimbanagn secara horizontal ini juga ditunjukkan oleh kenyataan, bahwa arus mahasiswa non eksakta di tingkat pendidikan tinggi jauh melebihi arus mahasiswa dan teknologi. Dikurun repelita pertama, perbandingan antara arus mahasiswa jurusan-jurusan sosial tersebut dibandingkan dengan eksakta dan teknik adalah 2:1. Ironisnya, rendahnya arus mahasiswa ke jurusan-jurusan eksakta dan teknik serta pertanian tersebut, justru pada saat-saat dunia ketenagakerjaan membutuhkan yang demikian. Sebagian besar rakyat kita hidup dari pertanian, sedangkan sebagian industri-industri besar yang ada di negara ini banyak membutuhkan tenaga ahli di bidang teknik dan kejuruan.

  1. Ketidakseimbangan secara vertikal.

Ketidakseimbangan secara vertikal menunjuk kepada perbandingan antara sekolah dasar, sekolah menengah dan perguruan tinggi. Jumlah sekolah-sekolah dasar yang ada jauh lebih banyak, dan makin tinggi tingkatannya makin berkurang. Demikian juga para siswa yang memasuki sekolah-sekolah tersebut, ada kecenderungan semakin tinggi jenjangnya, semakin terbatas siswa yang memasukinya. Pada kurun repelita pertama, terdapat 13 juta siswa SD, 1 juta siswa SLP, 500.000 murid SLA dan 230.000 mahasiswa (Indrafachrudi, 1984).

Pada tahun 1987, lulusan sekolah di tingkat SD mencapai kurang lebih 35 juta anak, sedangkan pada sekolah menengah pertama sejumlah 8 juta anak yang lulus, sebagian dan tidak seluruhnya yang melanjutkan sekolah menengah atas. Sementara itu, di sekolah menengah atas sendiri, kurang lebih 500.000 anak merebutkan lebih kurang 80.000 kursi kuliah di perguruan tinggi negeri, an hanya 15,47% saja yang dapat diterima (Kompas, 1987).

  1. 2.    Pemerataan Pendidikan

            Pemerataan atau kuantitas pendidikan berkenaan dengan seberapa banyak anak-anak yang berada pada usia sekolah mendapatkan layanan pendidikan. Kuantitas pendidikan demikian pada kurun repelita pertama menjadi masalah utama, sedangkan pada kurun replita keenam sudah hampir tidak menjadi masalah. Hanya saja, karena persoalan pemerataan ini mendapatkan makna baru, ialah sudah mengarahkan ke pemerataan layanan yang sama, maka ia pun kini tetap menjadi masalah.

            Dalam pegertian yang baru, pengertian pemerataan sudah diintervensi oleh apa yang disebut sebagai keadilan di bidang pendidikan. Pemerataan yang adil di bidang pendidikan ini bisa berbeda maknanya dengan sekadar pemerataan yang dikemukakan pada dekade 70-an. Dalam pemerataan jargon baru demikian, layanan pendidikan yang menurut jargon lama terbatas pada sama-samanya mendapatkan layanan pendidikan, tidak menjadi masalah apakah beragam ataukah tidak, sementara dalam pandangan baru demikian haruslah dirasakan adil oleh semua pihak.

            Berkaitan dengan pemerataan yang sudah diintervensi oleh konsep keadilan ini, timbul masalah seperti bagaimanakah pemerataan yang dapat dirasakan hasilnya oleh semua pihak tersebut? Pertanyaan demikian tidak mudah menjawabnya, oleh karena peserta didik sendiri, dan juga masyarakat berada dalam keragaman. Beragam kemampuannya, neragam minatnya, beragam kondisi fisiknya, ekonomi dan faktor-faktor individualitasnya. Dalam keberagaman demikian, tanpa ada rekayasa apa pun saja, masyarakat akan selalu menjadi beragam.

            Di dunia pendidikan, masyarakat yang secara ekonomik mampu pasti akan beruntung dalam hal memilihkan pendidikan anaknya. Sebab, jika anak tersebut tidak diterima sekolah atau perguruan tinggi negeri, umunya dapat memilih perguruan swasta yang bermutu karena dapat dukungan faktor-faktor ekonomi. Tidak itu saja, mereka masih juga mengambil alternatif yang baik semisal menyekolahkan anaknya ke luar negeri. Demikian juga anak-anak yang fisiknya kuat, yang mempunyai intelegensi tinggi, umumnya lebih beruntung ketimbang anak yang tidak demikian.

  1. 3.    Kualitas pendidikan

            Masalah kualitas pendidikan berkenaan dengan bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia agar bangsa Indonesia dapat mempertahankan eksistensinya. Dalam masalah ini tercakup pula masalah ketertinggalan bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa lain di dunia yang lebih maju. Masalah kuakualitas pendidikan menyangkut banyak hal, antara lain kualitas calon anak didik, guru dan tenaga kependidikan lainnya, prasarana dan sarana pendidikan.

            Di tingkat operasional, masalah kualitatif pendidikan demikian berkenaan dengan masalah kualitas mengajar guru dan kualitas belajar siswa. Kedua-duanya, baik kualitas mengajar guru maupun belajar siswa, haruslah sama-sama ditingkatkan secara serempak agar didapatkanlah kualitas lulusan sebagaimana yang dikehendaki.

            Persoalan yang berkaitan dengan kualitas pendidikan ini adalah kurikulum yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama di sekolah-sekolah lanjutan umum yang memiliki kecakapan yang tidak sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Metode mengajar yang konvensional, ingatan, dan sekadar mempersiapkan ujian belaka. Oleh karena itu, diperlukan adanya kebijaksanaan yang aksentuasinya pada peningkatan masalah lain berkaitan mutu pendidikan ini. Sebagai sumber penyebab masalah lain berkaitan dengan kualitas ini adalah tersedianya guru yang tidak sesuai dengan bidangnya. Usaha-usaha yang mengarah agar guru sekadar mengajarkan apa yang menjadi keahlian mereka dan tidak menghajarkan apa yang di luar keahliannya tampaknya belum dapat dituntaskan oleh sistem pendidikan kita.

  1. 4.    Relevansi pendidikan

            Masalah relevansi pendidikan adalah masalah yang timbul berkaitan dengan hubungan antara sistem pendidikan dan pembangunan nasioanal serta kepentingan perseorangan, keluarga dan masyarakat, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Ini meminta adanya keterpaduan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional agar pendidikan merupakan wahana penunjang yang efektif bagi proses pembangunan dan ketahanan nasional. Masalah ini menyangkut masalah pokok dalam pembangunan nasional seperti masalah tat nilai, industrialisasi, pembangunan pertanidan, perencanaan tenaga kerja, pertumbuhan wilayah, pertumbuhan ekonomi, dan sebagainya.

            Masalah elevansi demikian seringkali menjadi bahan perdebatan, oleh karena hampir keseluruhan suprasistem pendidikan memberikan tuntutan terhadap dunia pendidikan. Jika suprasistem pendidikan bermacam-macam, berjenis-jenis atau banyak sekali ragamnya, maka sebanyak itu pula tuntutan dunia luar pendidikan terhadap dunia pendidikan. Sangatlah mustahil jika hal demikian dapat dilakukan oleh dunia pendidikan terkecuali diadakan pembagian tugas dan peranan antar jenis pendidikan itu dalam melayani kebutuhan dan tuntutan suprasistemnya.

  1. 5.    Efektifitas pendidikan

            Masalah efektifitas adalah masalah yang menyangkut keampuhan pelaksanaan sistem pendidikan nasional. Keampuhan sistem sendiri, bersentuhan dengan kurikulum  secara praktikal. Sementara kurikulum secara praktikal tersebut, bersentuhan dengan kemampuan guru untuk menjabarkan dan menyampaikannya kepada para peserta didiknya.

            Efektivitas pendidikan ini menyangkut efektivitas belajar siswa dan efektivitas mengajar guru. Efektivitas belajar siswa berarti bahwa apa yang dipelajari oleh siswa dapat menimbulkan perasaan yang tinggi atas bahan-bahan ajaran di samping tinggi tingkat retensinya. Sementara efektivitas mengajar guru, oleh karena sasaran pendidikan utamanya tertuju kepada siswa, maka dapat dilihat dari segi seberapa penguasaan siswa atas bahan ajaran disamping seberapa kemampuan siswa untuk mengaplikasikan dalam kehidupannya.

            Dalam pengajaran yang efektif, guru dapat mengajar bagaimana seharusnya siswa belajar, dan menginternalisasi nilai-nilai agar siswa mau belajar terus-menerus sepanjang hayat. Kesadaran belajar sepanjang hayat demikian sangat diperlukan, mengingat perkembangan dan tuntutan dunia yang berkembang melesat seperti sekarang ini, hanya dapat diikuti oleh orang yang sepanjang waktu mau belajar.

  1. 6.    Efisiensi pendidikan

            Masalah efisiensi berkenaan dengan seberapa sumber-sumber potensial pendidikan, baik yang bersifat manusiawi maupun non manusiawi yang sangat terbatas, dapat dioptimalkan penggunaannya. Prinsip efisiensi senantiasa menekankan, agar dengan sedikit tenaga, biaya, dan penggunaan sumber-sumber potensial pendidikan, bisa didapatkan hasil yang maksimal.

            Prasyarat bagi adanya efisiensi ini adalah terdapatnya sistem kendali yang baik. Perlu adanya pengawasan yang baik dan dilakukan secara terus-menerus, agar dapat ditekan seminimal mungkin mengenai kebocoran, pemborosan dan penyalahgunaan dalam penggunaan sumber-sumber daya pendidikan.

            Di samping masalah-masalah di atas, kebijakan pendidikan di Indonesia juga berhadapan dengan isu-isu kontroversial. Isu demikian, sering kali mencuat ke permukaan melalui media massa. Isu-isu tersebut meliputi: kuantitas Vs kualitas pendidikan, efektivitas Vs efisiensi pendidikan, sentralisasi Vs desentralisasi pendidikan, etatisme Vs swastanisasi pendidikan, nasionalisme Vs globalisme, konservatisme Vs progresivisme, generalisme Vs spesialisme dan relevansi Vs kemandirian. Berikut akan dijelaskan isu-isu, yaitu:

  1. Kuantitas Vs kualitas pendidikan

Isu kontrovensional yang sampai dengan sekarang masih seringkali menjadi perdebatan mana yang layak didahulukan adalah kuantitas Vs kualitas. terlalu banyaknya perhatian terhadap kuantitas atau pemerataan kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan pendidikan akan dengan sendirinya menjadikan penyebab berkurangnya perhatian terhadap kualitas pendidikan. Padahal, agar dihasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, aksentuasi pendidikan pada peningkatan kualitas adalah satu-satunya alternatif yang harus dipilih.

Sementara itu, jika kualitas yang menjadi aksentuasi kebijaksanaan pendidikan, tanpa mengupayakan kesempatan yang luas untuk mendapatkan layanan pendidikan, bisa menjadi penyebab tidak meratanya pendidikan. Ini disebabkan terbatasnya sumber-sumber daya pendidikan yang dapat dipergunakan dibandingkan dengan rasio anak usia sekolah. Kualitas pendidikan memang harganya mahal, oleh karena membutuhkan prasarana dan srana memadai, biaya cukup dan tenaga guru yang kompeten serta potensi siswa yang tinggi. Aksentuasi terhadap kualitas pendidikan bisa menjadikan mereka yang dapat diterima di lembaga pendidikan menjadi terbatas, karena hanya mereka yang menurut kriteria tertentu saja yang bisa diterima.

Itulah sebenarnya, dua persoalan ini tidak mungkin ditangani salah satunya. Ia harus ditangani secara berimbang. Meskipun konsekuensi logisnya, kedua-duanya tidak akan bisa berhasil sebagaimana yang dikehendaki.

b. Efektivitas Vs efisiensi pendidikan

Konsep efektivitas untuk selamanya tidak akan pernah seiring dengan efisiensi. Sesuatu yang ingin efektif, termasuk juga pelaksanaan pendidikan, pastilah tidak akan efisien. Menghendaki kualitas manusia yang didambakan di dunia pendidikan, tidak bisa dilakukan dengan waktu yang sangat singkat, tenaga profesional yang sedikit, dan biaya yang terbatas. Agar dihasilkan manusia-manusia yang berkualitas di dunia pendidikan, tentu dibutuhkan aktivitas belajar-mengajar yang lama, yang banyak memakan waktu. Padahal, banyaknya waktu yang dihabiskan pasti berkonsekuensi logis bagi penyediaan sarana prasarana yang banyak serta tenaga yang memadai.

Sementara itu, jika efisiensi yang menjadi titik tekan, tentulah efektivitas pendidikan sulit dicapai. Atau, kalau terpaksa dapat dicapai, pastilah terasa dipaksakan. Program-program pendidikan jangka pendek, tentulah tidak memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menguasai kemampuan yang dalam mengenai sesuatu yang diajarkan, meskipun mungkin dari segi waktu, biaya dan tenaga sangat efisien. Apa yang diajarkan memang dapat dikuasai, tetapi penguasaannya akan sangat dangkal.

Barangkali di sinilah letak persoalannya, hingga para ekonom dan teknokrat senantiasa berdebat mengenai banyak hal. Para ekonom umumnya berada di kubu efisiensi, sementara para teknokrat berada di barisan efektivitas. Kebijaksanaan pendidikan, sebagai bagian dari manajemen pendidikan, yang senantiasa berupaya agar tujuan pendidikan tercapai secara efektif dan efisien, senantiasa menyeimbangkan antar keduanya. Sebab, kedua konsep tersebut memang sulit disatukan.

  1. Sentralisasi Vs desentralisasi

Konsep sentralisasi menekankan pemusatan pengurusan pendidikan. Artinya, segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan diurus oleh organisasi pendidikan tingkat pusat. Kurikulum pendidikan, sarana dan prasarana pendidikan, ketenagaan pendidikan, serta peraturan-peraturan pendukungnya, semua ditetapkan oleh pemerintah pusat. Daerah, dengan demikian sekadar pelaksana terhadap keputusan-keputusan yang berasal dari pusat.

Sementara itu, konsep desentralisasi pendidikan pendidikan menekankan penyebaran kekuasaan di bidang pendidikan kepada daerah-daerah. Daerahlah yang menetapkan kurikulum, ketenagaan, prasarana dan sarana serta peraturan-peraturan yang menjadi pendukungnya.

Pada negara yang berbentuk negara kesatuan, sentralisasi pendidikan menjadi tak terhindarkan, oleh karena sentarlisasi pendidikan adalah bagian tak terpisahkan dari sistem negara kesatuan tersebut. Kesatuan demikian memang harus senantiasa dibangun, sesuai dengan apa yang dikemukakan dalam wawasan nusantara kita. Kemajuan di daerah satu, menurut konsep ini, haruslah juga dirasakan oleh daerah lain. Sungguhpun demikian, aspirasi-aspirasi daerah juga tetap diperhatikan. Desakan-desakan mengenai adanya desentralisasi pendidikan, otonom perguruan tinggi dan sebagainya, tetap diakomodasi.

Pengejawantahan kedua konsep tersebut dalam kurikulum pendidikan kita adalah adanya kurikulum yang bermuatan nasional ialah yang disentrakan dari atas dan kurikulum yang bermuatan lokal yang berasal dari, untuk dan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah.

d. Etatisme Vs swastanisasi pendidikan

Konsep etatisme menekankan bahwa segala sesuatu dilaksanakan haruslah dengan menggunakan paham serba pemerintah, serba negara. Segala urusan pendidikan, mualai dari yang besar sampai dengan urusan yang kecil, haruslah menjadi urusan negara, atau pemerintah. Wujud dari konsep etatisme pendidikan ini adalah bahwa lembaga-lembaga pendidikan yang didirikan haruslah serba berstatus negeri.

Sebaliknya konsep swastanisasi lebih menenkankan bahwa segala sesuatu termasuk di dalamnya adalah pendidikan, haruslah serba diurusi oleh swasta. Swastalah atau masyarakat terlibat secara aktif dalam mengurusi pendidikan. Swasta merancang kurikulum pendidikan sendiri, mencarikan dana sendiri, menentukan ketenagaan yang dibutuhkan sendiri tanpa ada intervensi dari negara.

Paham pertama etatisme umumnya diikuti oleh negara-negara yang masyarakatnya secara ekonomis, tidak begitu makmur. Sementara paham kedua, umumnya diikuti oleh negara-negara yang masyarakatnya secara ekonomis sudah makmur dan maju.

Dua paham demikian, di dunia pendidikan kita tidak diikuti secara ekstrim. Bahwa urusan pendidikan, sebagaimana yang berkali-kali diamanatkan melalui GBHN menjadi tanggungjawab orang tua, masyarakat dan pemerintah. Orang tua sebagai sebab-musabab adanya anak, bertanggungajawab dan melaksanakan pendidikan di lingkungan keluarga. Pemerintah mengulurkan tangan untuk melaksanakan program pendidikan melalui sekolah-sekolah negeri. Sedangkan, masyarakat turut serta mengambil bagian secara aktif dalam pendidikan melalui sekolah-sekolah swasta, pendidikan prajabatan dan dalam jabatan melalui dunia usaha atau perusahaannya.

  1. Nasionalisme Vs globalisme

Di era globalisasi seperti sekarang, dimana hubungan masyarakat antar negara demikian mudah dijalin, seringkali dipertanyakan orang mengenai penting tidaknya nasionalisme dipertahankan. Ini mengingat bahwa saling hubungan, saling ketergantungan antara negara satu dengan yang lain menjadi tak terelakkan. Saling bantu membantu antara negara di belahan bumi satu dengan belahan bumi lain dapat dilakukan dan bahkan harus dilakukan, demi kelangsungan dan kesejahteraan kedua belah pihak.

Pada masa era sebelumnya, di mana hubungan antara negara satu dengan negara yang lain diwarnai oleh saling kecurigaan, maka di era globalisasi demikian dapat berubah menjadi hubungan yang saling pengertian dan saling menguntungkan. Karenanya, ada semacam tuntutan agar nasionalisme-nasionalisme yang sempit, yang sekedar mementingkan umat manusia dan bangsa lain tersebut ditiadakan. Hal demikian berangkat dari paham mengenai kesamaan harkat dan martabat manusia di muka bumi ini.

Sungguhpun demikian, adanya proteksi perdagangan oleh negara maju terhadap negara berkembang yang menjadi mitranya, terdapatnya hubungan yang tak seimbang antara negara maju, membuka kembali wawasan tentang pentingnya nasionalisme. Kebangkitan nasional gelombang kedua sebagaimana yang dikemukan adalah salah satu bentuk reaksi atas ketidakadilan dunia di mana negara-negara maju yang menjadi pengatur dan polisinya.

Di dunia pendidikan sendiri, antara globalisme dan nasionalisme demikian juga sering kali menjadi perdebatan, khususnya berkaitan dengan konsep, teori serta aplikasi teori dalam penyelenggaraan pendidikan. Di satu sisi, ketergantungan terhadap konsep dan teori yang berasal dari negara maju tetap tidak pernah dapat dihindari, karena arus kemajuan konsep dan teori di negara maju demikian cepatnya, sementara di sisi lain, ada tuntutan akomodatif dari budaya sendiri serta hasil temuan bangsa sendiri. Oleh karena itu, apa yang berasal dari negara maju justru kerap kali disikapi sebagai pembangkit dari konsep-konsep dan teori-teori di negeri sendiri.

  1. Konservativisme Vs progresivisme

Konservativisme adalah suatu konsep yang memberikan tekanan akan dilestarikannya nilai-niali lama dalam pendidikan. Pengembangan atas nialai-nilai lama berdasarkan perkembangan tuntutan senantiasa dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Kecenderungan konservativisme adalah mempertahankan dan memelihara apa yang selama ini dimiliki tanpa melihat apakah hal tersebut masih relevan ataukah tidak. Nilai-nilai yang selama ini telah diikuti, diterima dengan statis dan eksklusif tanpa memberikan kesempatan kepada nilai-nilai baru untuk masuk. Konservativisme juga sangat resisten terhadap nilai baru, apa lagi nilai baru tersebut berasal dari luar.

Progresivisme adalah konsep yang merupakan kebalikan dari konservativisme. Konsep ini sangat akomodatif terhadap perkembangan, asalkan perkembangan tersebut mengarah pada kemajuan. Konsep demikian senantiasa dinamis, senantiasa menawarkan pikiran-pikiran baru mengenai pendidikan. Ia berkembang terus dan anti establishment, kemapanan karena masyarakat sendiri juga senantiasa berubah, baik diskenariokan maupun tidak. Konsep progresivisme senantiasa mempertanyakan dan tidak pernah berhenti mempertanyakan hal-hal yang selama ini telah dibakukan. Nilai-nilai lama yang dalam konsep konservativisme senantiasa dipertanyakan atau paling tidak diberi makna baru. Makna nilai dan norma yang selam ini dianut senantiasa ditafsirkan kembali.

Oleh karena itu, konsep konservativisme membuat perkembangan dunia pendidikan mandek, sementara progresivisme menghalangi bagi pelembagaan pendidikan, atau membongkar lembaga yang baru saja dibentuk, maka kebijaksanaan pendidikan tidak dapat menganut salah satunya secara ekstrim. Ia haruslah diterima pada proporsinya masing-masing dalam rangka menjaga keseimbangan. Pendidikan akan maju tetapi dengan arah, dan tetap terlembagakan dengan baik tetapi tetap amju menurut dinamikanya sendiri dan suprasistem luarnya.

g. Generalisme Vs spesialisme

Generalisme adalah suatu konsep yang menekankan agar peserta didik disiapkan menjadi seorang generalis. Seorang yang generalis, lazimnya menguasai banyak bidang kehidupan secara meluas. Hampir semua prinsip-prinsip keilmuan di berbagai bidang mereka kuasai, sehingga dia dapat berbicara apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat. Seorang generalis juga dapat mengaitkan antara bidang satu dengan bidang lain secara memuaskan, bahkan sesuatu yang kelihatannya terpisah-pisah atau tidak terkait, dapat dikaitkan dengan baik oleh seseorang yang mempunyai wawasan general. Kemampuan sentesis yang membutuhakan pemikiran serius dan mendalam, umumnya dapat ditujukan dengan memuaskan oleh mereka yang mempunyai wawasan general. Oleh karena itu, seorang generalis sangatlah dibutuhkan.

Seorang generalis, umumnya juga berhasil baik dalam hal menggabungkan sesuatu sebelumnya kelihatannya bertentangan. Ia dapat menarik benang-benang kesamaan secara universal di antara dua atau lebih yang kelihatannya berlawanan. Kemampuan demikian, sangat dibutuhkan terutama dalam pengambilan kebijaksanaan umumnya berhadapan dengan masalah-masalah yang saling konteroversi dan atau bertentangan satu sama lain.

Konsep spesialisme lebih menekankan kepada penguasaan sesuatu secara sempit tetapi mendalam. Jika pada generalisme yang dipentingkan adalah keluasan, tidak peduli apakah itu dangkal ataukah tidak, maka yang dipentingkan dalam spesialisme adalah kedalaman, tidak peduli apakah hal tersebut sempit. Seorang spesialis, akan dapat berbuat banyak bahkan lebih hebat dari yang diperkirakan, jika sudah menyangkut hal-hal yang berada di bidangnya. Ia sama sekali tidak akan dapat berbuat jika hal tersebut bukan yang menjadi bidangnya. Bahkan dia juga akan merasa tidak etis jika menangani sesuatu yang berada di luar bidangnya.

Baik masalah spesialisme dan generalisme telah lama menjadi pusat perhatian di bidang kebijaksanaan pendidikan, oleh karena kedua-duanya sama-sama menawarkan kelebihan masing-masing. Adanya kegagalan sebagai akibat dari adanya spesialisasi, senantiasa melahirkan pemikiran mengenai pentingnya spesialisme.

Perdebatan mengenai pilihan antara spesialisme dan generalisme terutama tampak ketika bermaksud menyusun kurukulum-kurikulum pendidikan. Apakah seseorang disiapkan dahulu dengan wawasan-wawasan general dan baru secara berangsur diarahkan menjadi spesialis, ataukah sebaliknya spesial dahulu baru kemudian diarahkan menjadi generalis sampai dengan sekarang masih menjadi perdebatan dan belum tuntas benar. Dan ini menjadi masalah jika sudah dikaitkan denhgan masalah prinsip kesinambungan dalam kurikulum. Sebab, prinsip kesinambungan demikian, senantiasa menempatkan wawasan general dan spesial pada tempatnya sendiri-sendiri.

h. Relevansi Vs kemandirian

Konsep relevansi menekankan perlunya penyesuaian kurikulum dan pendidikan dengan tuntutan antara lain adalah dunia pekerjaan. Dipersiapkannya peserta didik sesuai dengan pesanan dunia kerja, bisa menjadi penyebab dependennya lulusan tersebut terhadap lapangan kerja yang tersedia sesuai dengan bidangnya. Ia tak dapat berbuat lain, selain daripada berbuat sesuai dengan keinginan dunia usaha yang memesannya. Ia akan bergantung kepadanya.

Kebergantungan peserta didik terhadap dunia usaha yang memesannya tiada kata lain adalah sebagai konsekuensi logis atas model pendidikan yang diterapkan kepadanya dan layanan pendidikan yang ia dapatkan. Ia secara khusus memang dipersiapkan demikian dan oleh karena itu tidak dapat dituntut selainnya. Bahkan jika mereka pun berbuat sesuatu di luar bidangnya secara profesional dipandang tdak etis, oleh karena ia dipandang tidak setia lagi terhadap profesi yang disandangnya.

Sebaliknya konsep kemandirian lebih menekankan agar peserta didik dapat mandiri tanpa bergantung kepada dunia usaha atau lapangan pekerjaan lain. Jika pada konsep relevansi titik tekannya agar peserta didik setelah lulus dapat dipekerjakan atau siap pakai, maka dalam konsep kemandirian justru sebaliknya dapat menciptakan lapangan kerja buat dirinya sendiri. Oleh karena itu, konsep kemandirian mencegah anak senantiasa dependen kepada dunia usaha yang ada, melainkan dapat menyiasati segala peluang yang ia lihat hingga menjadi lapangan kerja baru.

Isu-isu mengenai kebijaksanaan pendidikan yang disebutkan di atas, senantiasa silih berganti ketika mencuat ke permukaan. Ketika yang satu muncul yang lainnya tenggelam dan demikian sebaliknya.

Dan hal demikian senantiasa terulang hampir setiap saat. Bagaimana hal tersebut harus diselesaikan tentu bukanlah pekerjaan yang mudah, mengingat pilihan di atas salah satunya secara ekstrem akan membawa masalah yang besar, sementara dipecahkan secara konvergensi, tidak pernah dapat menuntaskan masalah atau masalahnya tetap mengambang. Oleh karena itu, ada yang menyebut bahwa isu-isu kontroversial tersebut merupakan sebuah problematika kebijaksanaan pendidikan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            BAB III

PENUTUP

  1. A.  Kesimpulan

Kebijakan adalah serangkaian tindakan yang menjadi keputusan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertujuan untuk memecahkan masalah demi kepentingan masyarakat. Tujuannya adalah kebijakan dibuat untuk menjadi pedoman dalam bertindak, mengarahkan kegiatan dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan sebagai garis umum untuk bertindak bagi pengambilan keputusan pada semua jenjang organisasi.

Kebijakan pendidikan di Indonesia, sebagaimana yang telah ada pada batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 yaitu: tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran (ayat 1), pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan Undang-Undang (ayat 2) memberikan petunjuk bahwa pemerintah berkewajiban untuk menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional. Dalam penyelenggaraan pendidikan, ada banyak masalah yang segera dipecahkan. Masalah-masalah tersebut adalah ketidakseimbangan, pemerataan pendidikan, kualitas pendidikan, relevansi pendidikan, efektivitas pendidikan, dan efisiensi pendidikan.

 

  1. B.  Saran

            Makalah ini ditujukan kepada para mahasiswa atau generasi penerus agar tetap mempertahankan keutuhan dari kebudayaan dan lebih mempererat interaksi dengan manusia lain yang berbeda suku, ras, etnik yang telah dimiliki negara saat ini. Sehingga dapat menyelesaikan permasalahan dalam penyelenggaraan pendidikan dan dapat mewujudkan amanat yang telah diemban dalam Undang-Undang Dasar 1945.

 

 

 

Daftar Rujukan

Imron, Ali. 2008. Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia (Proses, Produk & Masa Depannya). Jakarta: Bumi Aksara.

Islamy, M. Irfan. 1988. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bina Aksara (cet. ke-3, h. 20).

James, dkk. Public Policy and Politics in America. h. 3.

Kamal, Fuad. 2012. Kebijakan dan Analisis Kebijakan, (online), (http://fuadinotkamal.wordpress.com/2012/03/24/kebijakan-dan-analisis-kebijakan/), diakses 26 Januari 2013.

Seiji, Okta. 2011. Kebijakan Pendidikan di Indonesia, (online), (http://oktaseiji.wordpress.com/2011/04/24/kebijakan-pendidikan-di-indonesia/), diakses 26 Januari 2013.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s