Analisis Kebijakan dan Pembuatan Keputusan: Evaluasi Kebijakan Pendidikan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Proses pelaksanaan kebijakan pendidikan perlu mendapatkan perhatian khusus. Karena hampir disetiap elemen-elemen pendidikan memiliki kekurangan yang perlu mendapatkan perbaikan. Mulai dari formulasi, legitimasi, implementasi, komunikasi serta partisipasi masyarakat dalam kebijakan pendidikan. Formulasi kebijakan sebagai bagian dalam proses kebijakan pendidikan  merupakan tahap yang paling krusial karena implementasi dan evaluasi kebijakan hanya dapat dilaksanakan apabila tahap formulasi kebijakan telah selesai, disamping itu kegagalan suatu kebijakan atau program dalam mencapai tujuan-tujuannya sebagian besar bersumber pada ketidaksempurnaan pengolaan tahap formulasi. Oleh karena itu, pentingnya evaluasi dini sejak dilakukan formulasi kebijakan akan mencegah terjadinya kegagalan dalam pelaksanaan kebijakan. Karena, evaluasi kebijakan pendidikan bertujuan untuk mengukur dan menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan.Selain itu, dengan diadakannya evaluasi akan dapat diketahui dampak serta resiko yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan sehingga akan mencegah terjadinya kegagalan yang lebih besar.

B. Rumusan Masalah

  1. Bagaimana deskripsi pengertian evaluasi kebijakan dan tujuannya?
  2. Mengapa perlu dilakukan evaluasi kebijakan pendidikan?
  3. Bagaimana batasan evaluasi kebijakan pendidikan?
  4. Apa saja macam-macam evaluasi kebijakan pendidikan?
  5. Bagaimana karakteristik evaluasi kebijakan pendidikan?
  6. Bagaimana aktor-aktor dalam evaluasi kebijakan pendidikan?
  7. Bagaimana cakupan evaluasi kebijakan pendidikan?
  8. Bagaimana problema evaluasi kebijakan pendidikan?

C. Tujuan

  1. Mengetahui deskripsi pengertian evaluasi kebijakan dan tujuannya
  2. Mengetahuialasan perlunya dilakukan evaluasi kebijakan pendidikan
  3. Memahami batasan evaluasi kebijakan pendidikan
  4. Mengetahuidan memahami macam-macam evaluasi kebijakan pendidikan
  5. Mendeskripsikan karakteristik evaluasi kebijakan pendidikan
  6. Mengetahui aktor-aktor dalam evaluasi kebijakan pendidikan
  7. Memahami cakupan evaluasi kebijakan pendidikan
  8. Memahami problema evaluasi kebijakan pendidikan

BAB II

PEMBAHASAN

A.  Pengertian Evaluasi Kebijakan Pendidikan

Kata evaluasi berasal dari Bahasa Inggris evaluation yang berarti penilaian atau penaksiran, sedangkan menurut pengertian istilah evaluasi merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan sesuatu objek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan.Menurut Arikunto(2004 : 1) evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil keputusan. Fungsi utama evaluasi dalam hal ini adalah menyediakan informasi-informasi yang berguna bagi pihak decision maker untuk menentukan kebijakan yang akan diambil berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan. Sedangkan, Lessinger  (Gibson, 1995: 374) mengemukakan bahwa evaluasi adalah proses penilaian dengan jalan membandingkan antara tujuan yang diharapkan dengan kemajuan atau prestasi nyata yang dicapai.Gibson dan Mitchell (Indrakusuma, 1993) juga berpendapat bahwa  proses evaluasi adalah untuk mencoba menyesuaikan data objektif dari awal hingga akhir pelaksanaan program sebagai dasar penilaian terhadap tujuan program.

Budiardjo dalam Subandi (2005) menyatakan bahwa kebijakan adalah sekumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan tersebut. Pada prinsipnya, pihak yang membuat kebijakan-kebijakan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya.

Jadi dapat disimpulkan bahwa evaluasi kebijakan merupakan kegiatan yang membandingkan antara hasil implementasi kebijakan dengan kriteria dan standar yang telah ditetapkan untuk melihat keberhasilannya. Dari evaluasi kebijakan kemudian akan tersedia informasi mengenai sejauh mana suatu kegiatan tertentu telah dicapai sehingga bisa diketahui bila terdapat selisih antara standar yang telah ditetapkan dengan hasil yang bisa dicapai.

 

B.  Tujuan Evaluasi Kebijakan Pendidikan

Evaluasi memiliki beberapa tujuan yang dapat dirinci sebagai berikut :

  1. Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan. Melalui evaluasi maka dapat diketahui derajat pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan.
  2. Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan. Dengan evaluasi juga dapat diketahui berapa biaya dan manfaat dari suatu kebijakan.
  3. Mengukur tingkat keluaran suatu kebijakan. Salah satu tujuan evaluasi adalah mengukur berapa besar dan kualitas pengeluaran atau output dari suatu kebijakan
  1. Mengukur dampak suatu kebijakan. Pada tahap lebih lanjut, evaluasi ditujukan untuk melihat dampak dari suatu kabijakan, baik dampak positif maupun negatif.
  2. Untuk mengetahui apabila ada penyimpangan. Evaluasi juga bertujuan untuk mengetahui adanya penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi, dengan cara membandingkan antara tujuan dan sasaran dengan pencapaian target.
  3. Sebagai bahan masukan (input) untuk kebijakan akan datang. Tujuan akhir dari evaluasi adalah untuk memberikan masukan bagi proses kabijakan ke depan agar dihasilkan kebijakan yang lebih baik.

Yang dimaksud dengan input adalah bahan bakuyang digunakan sebagai masukan dalam sebuah sistem kebijakan. Output adalah keluaran dari sebuah sistem kebijakan, yang dapat berupa peraturan, kebijakan, pelayanan/jasa, dan program.Sedangkan outcome adalah hasil suatu kebijakan dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat diimplementasikanya suatu kebijakan.Impact (dampak) adalah akibat lebih jauh pada masyarakat sebagai konsekuensi adanya kebijakan yang diimplementasikan.

C. Alasan-Alasan Perlunya Evaluasi

Evaluasi kebijakan dilakukan dengan maksud (Imron, 2008):

  1. Mengetahui apakah hal-hal yang telah dirumuskan dalam formulasi kebijakan tersebut dapat dilaksanakan atau tidak;
  2. Mengetahui apakah rumusan-rumusan kebijakan yang tertulis telah berhasil dilaksanakan atau belum;
  3. Mengetahui kelebihan dan kekurangan rumusan kebijaksaan dalam kaitannya dengan faktor kondisional dan situasional dimana kebijakan tersebut dilaksanakan;
  4. Mengetahui seberapa jauh suatu rumusan kebijakan telah dapat diimplementasikan;
  5. Mengetahui keberhasilan dan kekurangan pelaksanaan kebijakan;
  6. Mengetahui seberapa dampak yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan terhadap khalayak yang bermaksud dituju oleh kebijakan, dan khalayak yang tak bermaksud dituju oleh kebijakan;
  7. Mengetahui apakah resiko-resiko yang telah diperhitungkan pada saat formulasi telah dapat diatasi dengan baik ataukah tidak; dan
  8. Mengetahui langkah-langkah yang dapat ditempuh dalam hal perbaikan kebijakan.

D. Batasan Evaluasi Kebijakan Pendidikan

Evaluasi adalah suatu aktivitas yang bermaksud mengetahui seberapa suatu kegitan itu dapat dilaksanakan ataukah tidak, terlaksana atau tidak, berhasil sesuai dengan yang diharapkan atau tidak. Berarti, evaluasi kebijakan adalah suatu aktivitas yang bermaksud untuk mengetahui apakah suatu kebijakan tersebut dapat dilaksanakan ataukah tidak, telah berhasil sebagaimana yang diharapkan atau belum.

Perbedaan khusus dalam hal objek dalam pengertian diatas mengacu kepada subtansi persoalan kebijakan pendidikan, perburuan, luar negeri, pertahanan keamanan dan sebagainya.Perbedaan secara khusus dalam hal tekniknya, mengacu pada teknik-teknik penilaian yang bermacam-macam, baik teknik penilaian yang menghasilkan data kuantitatif maupun yang menghasilkan data kualitatif.Sedangkan, perbedaan sacara khusus dalam hal metodenya, mengacu kepada keefektifan tidaknya, keefisienan tidaknya dan besar tidaknya dampak yang ditimbulkan oleh pelaksanaan kebijakan.

Jadi, evaluasi kebijakan pendidikan adalah suatu aktifitas yag bermaksud untuk mengetahui seberapa suatu kebijakan pendidikan tersebut benar-benar sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan, serta memberikan dampak nyata terhadap khalayak sesuai dengan yang diinginkan.

E. Macam-Macam Evaluasi Kebijakan Pendidikan

Evaluasi kebijakan pendidikan dapat digolongkan sesuai dengan berbagai macam sudut tinjau. Penggolongan dengan berbagai macam sudut tinjau ini, justru akan memperkaya khazanah dan perspektif evaluasi kebijakan. Dengan demikian, hakikat evaluasi kebijakanini akan tertangkap secara jelas.

Ditinjau dari segi waktu mengevaluasi, evaluasi kebijakan pendidikan dapat digolongkan menjadi dua.Pertama, yang berasal dari pandangan linier, evaluasi dilaksanakan setelah implementasi kebijakan.Berarti, menurut pandangan linier ini, yang dievaluasi terutama adalah implementasi kebijakan. Kedua, yang berasal dari pandangan komprehensif, evaluasi dilaksanakan di hampir setiap tahap proses kebijakan. Evaluasi dilaksanakan baik pada saat perumusan, legitimasi, komunikasi, implementasi, partisipasi bahkan terhadap evaluasinya sendiri. Setiap tahapan proses kebijakan senantiasa dievaluasi, dan setelah itu kemudian diadakan perbaikan.

Ditinjau dari kriteria evaluasi, dapat dibedakan atas dua golongan, antara lain:

  1. Evaluasi yang menggunakan kurikulum. Kriterium ini lazimnya berupa kriterium mengacu kepada yang sudah terstandar (standard criteria reference). Yang pertama ini berarti telah dibuat patokan secara nasional dan daerah-daerah yang melaksanakan kebijakan tersebut harus menjadikannya sebagai patokan.
  2. Dan kriterium yang dibuat berdasarkan acuan norma (norm criteria reference). Yang kedua lebih menunjuk kepada, apakah suatu daerahyang melaksanakan kebijakan tersebut, berada dibawah atau di atas rata-rata daerah-daerah secara rasional.

   Ditinjau dari sasarannya, evaluasi kebijakan dapat dibedakan menjadi dua macam, ialah evaluasi proses dan evaluasi dampak. Yang dimaksud dengan evaluasi proses kebijakan pendidikan adalah evaluasi yang bermaksud mengetahui baik tidaknya proses kebijakan pendidikan, sedangkan evaluasi dampak bermaksud mengetahui seberapa dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan pendidikan terhadap masyarakat sasarannya.

Ditinjau dari segi kontinuitasnya, evaluasi kebijakan pendidikan dapat dibedakan menjadi, evaluasi formatif dan sumatif.Evaluasi formatif dilaksanakan secara terus menerus, sedangkan evaluasi sumatif dilaksanakan setiap periode waktu tertentu.

Anderson (1979) menggolongkan evaluasi kebijakan menjadi evaluasi impresiomist, evaluasi operasional, dan evaluasi sistematik. Evaluasi-evaluasi yang dimaksud oleh Anderson adalah sebagai berikut:

  1. Evaluasi kebijakan impresionist adalah evaluasi yang didasarkan atas bukti-bukti yang bersifat anekdotal dan fragmentaris dan dipengaruhi oleh ideologi, kepentingan da kriteria tertentu.
  2. Evaluasi kebijakasanaan operasional adalah evaluasi yang diaksentuasikan pada masalah-masalah pelaksanaan kebijakan.
  3. Evaluasi kebijakan sistematik adalah evaluasi yang didesain secara sistematis. Evaluasi demikian, memperhatikan komponen sistem kebijakan secara keseluruhan, dan oleh karena itu lazimnya lebih bersifat objektif, apa adanya. Evaluasi sistematik menjangkau pada persoalan apakah suatu kebijakan mencapai tujuan serta mempunyai dampak sebagaimana yang diharapkan ataukah tidak.

F.Karakteristik Evaluasi Kebijakan Pendidikan

            Yang dimaksud dengan karakteristik adalah ciri khusus yang dimiliki oleh sesuatu. Oleh karena merupakan ciri khusus, maka ciri tersebut tak dimiliki oleh oleh sesuatu yang lain selain daripadanya. Dengan demikian, ciri khusus yang ada pada evaluasi kebijakan brbeda dengan ciri khusus yang ada pada evaluasi-evaluasi lainnya.

  1. Tidak bebas nilai. Yang dimaksud tidak bebas nilai adalah, bahwa evaluasi kebijakan senantiasa menentukan harga dan nilai satuan kebijakan. Oleh karena masing-masing orang yang terlibat dalam proses kebijakan tersebut berbeda-beda orientasi nilainya, maka cara mengevaluasi, unsur-unsur yang dievaluasi, serta harga dari satuan kebijakan dapat ditangkap berbeda-beda oleh mereka.
  2. Berorientasi pada masalah. Evaluasi diaksentuasikan kepada masalah yang dirumuskan atau diformulasikan. Apakah masalah-masalah yang diformulasikan, telah terjawab secara memuaskan ataukah tidak.
  3. Berorientasi pada masa lalu dan kini. Orientasi kepada masa lalu menunjukkan dengan jelas, bahwa yang dievaluasi adalah sesuatu yang telah terjadi, dan bukan hal-hal yang masih belum terjadi, sesuatu yang telah dilaksanakan dan bukan hal-hal yang belum dilaksanakan. Orientasi pada masa kini juga menunjukkan dengan jelas, bahwa apa yang kini dilaksananakan senantiasa diperhatikan dan bahkan menjadi pusat perhatian.
  4. Berorientasi kepada dampak. Inilah barangkali yang membedakannya dengan evaluasi jenis yang lainnya. Ada dua macam dampak dalam hal ini, ialah dampak yang diharapkan dan dampak yang tidak diharapkan. Evaluasi harus mengetahui apakah dampak yang ditimbulkan tersebut sesuai dengan yang diharapkan.

G.Aktor-Aktor Evaluasi Kebijakan Pendidikan (Imron, 2008)

         Keterlibatan pembuat dan pelaksana dalam evaluasi kebijakan ini bergantung kepada corak hubungan antara pembuat dan pelaksana kebijakan.Pada hubungan yang bersifat teknokratika, kewenangan pembuat kebijakan sangat besar dan bahkan hampir-hampir mutlak, evaluasi yang dilakukan oleh pembuat harus diterima oleh pelaksana.Sebaliknya, pada hubungan yang bersifat swasta birokratis, keterlibatan pambuat kebijakan sangat kecil, karena sebagian besar kewenangan evaluasi ini ada pada pelaksana. Bahkan hak kontrol atas pelaksanaan kebijakan ini sangat banyak ditentukan oleh pelaksana.

Keterlibatan administrator dalam evaluasi kebijakan, umumnya berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pelaksana kebijakan.Pertanggungjawaban hasil evaluasi kebijakan secara formal dan legal ada di tangan pelaksana meskipun secara materil berada di tangan administrator.Baik keterlibatan pembuat, pelaksana maupun administrator dalam evaluasi kebijakan umumnya berada di dalam arena.Jika mereka memberikan penilaian di luar arena, umunya berkapasitas sebagai pribadi, atau pemberian penilaian yang bersifat tidak formal.

Sementara itu keterlibatan aktor-aktor kebijakan yang bersifat tidak formal umumnya berada di luar arena.Sebab, jika memang mereka bermaksud memberikan penilaian secara formal melalui arena, haruslah menjadi aktor kebijakan formal. Media massa sering kali menjadi mediator dalam penilaian yang dilakukan oleh peserta-peserta kebijakan tidak formal ini. Dengan demikian, hasil penilaian tersebut akhirnya juga sampai kepada pelaksana, entah lambat atau cepat.

Dalam proses penilaian, tidak jarang antara aktor-aktor formal dan aktor non formal tersebut bekerja sama atau membentuk suatu forum. Forum tersebut sengaja dibentuk dan dibuat dalam rangka memberikan penilaian menyeluruh terhadap kebijakan. Dengan adanya forum, akan didapatkan hasil penilaian yang berasal dari banyak variasi pandangan sehingga didapatkan hasil penilaian hasil yang lebih komprehensif.

Yang termasuk aktor-aktor non formal evaluasi kebijakan adalah: partai politik, organisasi massa, interest group, kelompok perantara, mitra pelaksana kebijakan, tokoh perorangan dan media massa.

H. Cakupan Evaluasi Kebijakan Pendidikan

Implementasi kebijakan pendidikan berada di tingkat-tingkat nasional, wilayah dan daerah.Maka di setiap langkah tersebut, evaluasi kebijkasanaan pendidikan dilaksanakan.Organisasi pendidikan yang secara hierarkis mulai dari tingkat atas sampai pada tingkat bawah sama-sama mengadakan evaluasi atas kebijakan yang dibuat masing-masing.

Apa saja yang dievaluasi sangat bergantung kepada pendekatan yang dipakai. Menurut pendekatan input, keberhasilan sebelumnya kebijakan  banyak yang ditentukan oleh inputnya. Input pendidikan yang heterogen haruslah dibuat satu persatu sebagai penyebab berhasil tidaknya pendidikan, bermutu tidaknya lulusan pendidikan. Input pendidikan memang tidak boleh dianggap sama. Meskipun mereka sama-sama anaknya, sama-sama manusianya, tetapai haruslah diakui bahwa mereka mempunyai potensi bawaan, latar belakang keluarga, status sosial ekonomi, lingkungan pergaulan, kekuatan tubuh dan kondisi kesehatan yang berbeda-beda.

Menurut pendekatan tranformasi atau proses, implementasi kebijakan pendidikan bergantung pada komponen-komponen transformasi yang ada di lembaga pendidikan: guru, alat, sarana prasarana, biaya, pegawai, teknisi yang ada di lembaga pendidikan, tingkat keterlibatan siswa di dalamnya dan faktor-fakor adminstrasi. Apakah mereka berinteraksi secara maksimal, intensif dan saling kondusif ataukah tidak, menentukan keberhasilan implementasi kebijaksanan pendidikan. Oleh karena itu, evaluasi kebijakannya juga tertuju kepada komponen dan proses transformasi tersebut.

Sedangkan menurut pendekatan output adalah implementasi kebijakan pendidikan berkenaan dengan seberapa output pendidikan telah teserap dengan baik, diakui mutunya oleh masyarakat serta mau belajar sepanjang hayat sebagaimana misi hampir setiap usaha pendidikan. Oleh karena itu, aksentuasi evaluasi kebijkasanaan pendidikan menurut pendidikan ini, haruslah tertuju kepada keluaran pendidikan.

Berdasarkan ketiga pendekatan tersebut, dapat dibuat pendekatan baru sebagai konvergensi atas pendekatan-pendekatan yang ekstrem tersebut.Pendekatan baru ini, dalam mengevaluasi kebijakan pendidikan, selain tertuju kepada inputnya juga tertuju pada proses dan outputnya.

Kebijakan pendidikan dapat digolongkan  berdasarkan substansi problema di sekolah, ialah kebijakan di bidang-bidang: kurikulum dan pengajaran, peserta didik atau kesiswaan, personalia, prasaran dan sarana, keuangan, hubungan sekolah dan masyarakat dan kebijakan pendidikan khusus. Selain itu kebijakan pendidikan di sekolah juga dapat diklasifikasikan berdasarakan proses manajemen di sekolah adalah kebijakan-kebijakan di bidang: perencanaan pendidikan, pengorganisasian pendidikan, kepemimpinan pendidikan dan pengawasan pendidikan.

I. Problema Evaluasi Kebijakan Pendidikan

            Banyak problema yang dialami dalam aktivitas mengevaluasi kebijakan, termasuk kebijakan pendidikan. Problema-problema tersebut ialah sebagai berikut:

  1. Bila tujuan kebijakan tersebut tidak jelas. Ketidakjelasan tujuan demikian diakibatkan oleh adanya kompromi dan konsensus yang dipaksakan pada saat formulasi kebijakan. Kompromi dan konsensus demikian dipaksakan karena memang dimaksudkan untuk mengakomodasi banyaknya kepentingan yang ada di dalamnya. Tanpa adanya kompromi-kompromi, bisa mejadi penyebab formulasi kebijakan tersebut tidak disetujui oleh kebanyakan peserta kebijakan. Dan, jika tidak disetujui berarti tidak dapat dilaksanakan. Maka dari itu, tujuan yang dirumuskan umumnya kabur dan bisa bermakana ganda. Padahal gandanya makna justru menyukarkan evaluasinya.
  2. Cepatnya perkembangan masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan tersebut. Ini menyulitkan evaluasi kebijakan, oleh karena itu masalah-masalah yang bermaksud dipecahkan oleh kebijakan mungkin juga sudah berubah dan berganti dengan masalah yang lainnya. Masalah-masalah yang bermaksud dipecahkan oleh formulasi dan implementasi kebijakan sudah tidak ada, sementara masalah baru yang bahkan tidak ada kaitannya dengan masalah lama muncul.
  3. Tak jelas masalahnya, sumber masalah dan gejala masalahnya. Ketidakjelasan demikian bisa terjadi karena antara masalah, sumber masalah,  dan gejala masalah sudah tumpang tindih. Hal ini terjadi karena masalah-masalah tersebut golongan masalah sosial, antara yang satu dengan yang lain kadang-kadang saling interchange.
  4. Terkaitnya antara masalah satu dengan masalah lain. Sebagai contoh: sukar memisahkan antara masalah kebodohan, keterbelakangan dan kemiskinan. Sebab masyarakat yang bodoh dan terbelakang cenderung miskin, dan sebaliknya pada masyarakat yang miskin juga cenderung bodoh dan terbelakang.
  5. Subjektifnya masalah kebijakan. Ini dapat diketahui dari berbedanya masalah menurut persepsi orang satu dengan menurut persepsi orang lain. Bahkan sesuatu yang oleh seseorang dianggap sebagai suatu masalah yang harus dipecahkan, justru dianggap sebagai sesuatu yang menguntungkan dan oleh karena itu harus dipertahankan.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan di atas kami dapat menarik kesimpulan bahwa evaluasi merupakan kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil keputusan. Fungsi utama evaluasi dalam hal ini adalah menyediakan informasi-informasi yang berguna bagi pihak decision maker untuk menentukan kebijakan yang akan diambil berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan. Sedangkan, evaluasi kebijakan merupakan kegiatan yang membandingkan antara hasil implementasi kebijakan dengan kriteria dan standar yang telah ditetapkan untuk melihat keberhasilannya.

Kegiatan evaluasi mempunyai beberapa tujuan diantaranya untuk mengukur tingkat keberhasilan, mengetahui kekurangan dan kelebihan, mengetahui dampak dan resiko serta sebagai alat melakukan koreksi. Macam-macam evaluasi kebijakan meliputi: ditinjau dari segi waktu mengevaluasi, ditinjau dari substansi evaluasi kebijakan pendidikan, ditinjau dari periodisasi evaluasi, ditinjau dari kriteria avaluasi, ditinjau dari sasaran evaluasi, dari segi kontinuitas.

DAFTAR RUJUKAN

Arikunto, Suharsimi. 2004.Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan.Jakarta: Bumi Aksara.

Gibson, J.L, Ivan Cevich and Donelly.1995. Organisasi dan Manajemen: Perilaku, Struktur, dan Proses. Jakarta: Erlangga

Imron, Ali. 2008. Kebijakan Pendidikan di Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara.

Indrakusuma, Amir Daien. 1993. Evaluasi Pendidikan: Penilaian Hasil-Hasil Belajar. Malang: IKIP Malang.

Subandi.2005. Sistem Ekonomi Indonesia. Bandung: Alfabeta.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s